Ada Menteri yang Bersahabat dengan Guru?

JAKARTA, KOMPAS.com - Keberadaan Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Ditjen PMPTK) merupakan hasil kompromi antara PGRI, Depdiknas dan DPR/DPD RI pada periode 2004/2005 lalu, yang semula semula akan dibentuk menjadi sebuah badan seperti halnya Badan Pertanahan Nasional (BPN). Sampai akhirnya, kompromi tersebut menetapkan ditjen ini masuk di jajaran direktorat di Depdiknas.

Kini, seteleh berjalan lima tahun Menteri Pendidikan Nasional justeru menghapusnya sebagai bagian dari reformasi di tubuh kementriannya, Kemendiknas RI.

"Lho, sekarang malah mau dikembalikan ke masa lampau itu, persis seperti di zaman orde baru, yaitu urusan guru SD, SMP dan SMA sendiri-sendiri. Memang, mereka bilang tidak akan ada masalah, tetapi itu kan setelah para guru berunjuk rasa," ujar Ketua Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sulistiyo kepada Kompas.com di Jakarta, Rabu (12/5/2010). 

Sulistiyo menambahkan, persoalan penghapusan Ditjen PMPTK tidak bisa dibiarkan begitu saja karena menyangkut nasib para guru, tidak terkecuali persoalan guru honorer yang menurutnya sering dilecehkan. Dengan berbagai upaya, yang salah satunya melalui unjuk rasa, PGRI merasa tidak banyak didengarkan oleh pemerintah, dalam hal ini Kemendiknas.

"Kita tidak punya lembaga politik yang mau memperjuangankan hak-hak kami, jadilah seperti ini. Terus terang, kalau begini caranya, kita hanya ingin punya menteri yang mau bersahabat dengan guru," kata Sulistiyo.

Seperti diberitakan sebelumnya di Kompas.com, hari ini, Rabu (12/5/2010), ribuan guru yang tergabung dalam PGRI kembali berunjuk rasa di gerbang Gedung DPR/MPR RI, Senayan, untuk melanjutkan aksi unjuk rasa mereka sehari sebelumnya, Selasa (11/5/2010). Dalam aksinya, para guru menolak dihapuskannya Ditjen PMPTK yang selama ini dirasakan telah mewadahi kebutuhan dan berbagai persoalan menyangkut profesi mereka sebagai pendidik.

Adapun pada Rabu (12/5/2010) siang tadi, unjuk rasa para guru tersebut akhirnya membubarkan diri setelah aspirasinya akan ditindak lanjuti oleh pihak DPR.