Kualitas Soal UN Harus Diuji Peneliti

JAKARTA, KOMPAS.com - Salah satu hal yang perlu dievaluasi dari pelaksanaan ujian nasional (UN) adalah kualitas teknis pada soal-soal dalam ujian nasional (UN) yang perlu diuji oleh para peneliti ahli yang berada di luar struktur pemerintah atau Kemendiknas RI.

Berdasarkan analisis sederhana soal UN Bahasa Indonesia dalam diskusi bertajuk ”Evaluasi Soal Ujian Nasional Bahasa Indonesia Tingkat SMA/Sederajat 2009/2010” di kantor harian Kompas di Jakarta, Sabtu (15/5/2010), ditemukan banyak soal dengan pilihan jawaban yang ambigu dan bias.

Persoalan itu terlihat, baik dalam pokok soal maupun pada pilihan-pilihan jawaban. Demikian juga dengan soal yang dibedakan dalam paket A dan paket B dengan materi soal yang berbeda mesti diuji betul apakah bobotnya sama.

Pemerhati dan peneliti bidang pendidikan Erlin Driana mengatakan, pemerintah, dalam hal ini Balitbang Kemendiknas RI, menyatakan bahwa soal-soal tersebut sudah dikalibrasi dan diuji berulang-ulang. Kenyatannya, kata Erlin, banyak hal-hal yang semestinya tidak lolos, malah lolos.

"Para guru menilai, khususnya pada UN mata pelajaran Bahasa Indonesia, banyak soal yang menimbulkan multitafsir. Para guru juga punya penafsiran dan jawaban berbeda untuk satu soal yang sama. Ironisnya, mereka tak tahu kunci jawaban yang benar sehingga tidak tahu bagaimana memperbaiki soal itu ke depan," ujar Erlin kepada Kompas.com di Jakarta, Senin (17/5/2010). 

Akibatnya, lanjut Erlin, para siswa yang justeru dirugikan. "Paket soal yang berbeda untuk menghindari mencontek di satu ruangan itu sudah benar. Tetapi, perbedaan soal itu harus setara bobotnya, supaya tidak terlalu sama. Nyatanya, bobotnya yang berbeda dan itu tidak teruji," ujar Erlin.

Untuk itu, Erlin menegaskan, mutlak bahwa kualitas teknis pada soal-soal dalam UN perlu diuji oleh para peneliti ahli yang berada di luar struktur pemerintah atau Kemendiknas RI. Penelitian tersebut harus didasarkan pada empat aspek utama, yaitu konsistensi, validitas, kesetaraan, serta aspek bias.

"Perlu tinjauan dari aspek bias, sebab banyak terjadi bahwa satu soal yang seharusnya hanya akan mengukur kemampuan tertentu ternyata memiliki faktor lain yang juga terukur di situ. Ketika soal tersebut, misalnya, mengukur persoalan logaritma, ternyata terkandung juga isu gender. Tentu saja, siswi akan diuntungkan ketimbang siswa atau sebaliknya pada kasus lain. Harusnya fokus, tidak bias," jelas Erlin

Selain itu, Erlin menambahkan, pemerintah, yang dalam hal ini Balitbang Kemendiknas RI harus memberikan kesempatan para peneliti untuk melakukan penelitian soal dari data-data UN. "Sayangnya, selama ini tidak pernah terbuka, tidak terus terang," ucap Erlin.