IGI dan PGRI Harusnya Bersinergi

Kompas.com - 19/05/2010, 17:41 WIB
Editorlatief

JAKARTA, KOMPAS.com - Ditolaknya keberadaan Ikatan Guru Indonesia-Nusa Tenggara Barat (IGI-NTB) oleh Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI-NTB) semestinya tidak perlu terjadi. Profesi guru bukan sebuah hegemoni, sehingga tidak perlu dianggap sebagai sesuatu yang membuat dua organisasi profesi pendidikan itu saling klaim wilayah kekuasaan.

Di tengah semakin tingginya tantangan masa depan pendidikan nasional, termasuk tantangan guru sebagai sebuah profesi penting dalam mengawal bidang pendidikan itu sendiri, tidak semestinya organisasi-organisasi profesi yang menaunginya justeru seolah saling "berebut lahan".

"Terus terang, saya sendiri merasa aneh kalau PGRI merasa tersaingi oleh IGI, karena kami punya perjuangan sendiri-sendiri. Kami pun sebetulnya organisasi legal dengan izin dari Dekumham, artinya IGI juga organisasi keguruan resmi dari pemerintah," ujar Sekretaris Jenderal IGI Moh. Ihsan kepada Kompas.com di Jakarta, Rabu (19/5/2010). 

Ihsan mengatakan, semestinya persoalan persaingan tidak perlu dipermasalahkan dan dibesar-besarkan. Ihsan beralasan, masing-masing organisasi punya karakter sendiri-sendiri dan fokus kegiatan yang berbeda satu sama lain.

"Lagipula, meskipun berbeda tujuan kami sama-sama untuk guru. Jika PGRI selama ini lebih fokus pada kebijakan terkait masa depan profesi guru, IGI lebih kepada urusan teknis meningkatkan mutu dan profesionalitas guru. Jadi, seharusnya malah bersinergi," ujar Ihsan.

Menurutnya, IGI adalah organisasi resmi dan tidak bertentangan dengan peraturan apapun. Keberadaan organisasi tersebut, ujar Ihsan, adalah untuk memenuhi ketentuan UU No.14 tahun 2005 tentang guru dan dosen tanpa bermaksud menyaingi organisasi guru lain.

"Kalaupun iya, tidak mungkin juga PGRI tidak tersaingi, karena memang di dalam undang-undang tersebut tidak ada ketentuan yang mengatakan bahwa guru bergabung hanya pada satu organisasi, yaitu PGRI," ujar Ihsan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dikatakannya, pasal 13 UU No.14 tahun 2005 mengamanatkan kepada guru untuk bergabung hanya pada organisasi profesinya. Pasal tersebut, kata Ihsan, sama sekali tidak menyebutkan nama sebuah organisasi manapun, termasuk PGRI, yang mengharuskan para guru bergabung di dalamnya.

"Dalam UU No.14 tentang guru dan dosen itu disebutkan bahwa guru adalah pekerja profesional. Sebagai sebuah profesi, guru perlu meningkatkan profesionalitasnya, salah satunya dengan bergabung ke dalam organisasi guru yang resmi berdiri sesuai perundang-undangan yang berlaku, yaitu yang mendapatkan pengesahan Depkumham," tambah Ihsan. 

Adapun, tutur Ihsan, IGI telah disahkan oleh Kementrian Hukum dan HAM RI No.AHU-125.AH.01.0. Tahun 2009. "Kita fokus hanya pada peningkatan mutu kok, tidak ada yang lain-lain," kata Ihsan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.