Elsam: SBY Belum Prioritaskan HAM

JAKARTA, KOMPAS.com - Secara umum, program kerja 100 hari pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu II masih belum pro penegakan hak asasi manusia (HAM). Tidak ada prestasi di bidang HAM sehingga peran penegakkan HAM cenderung menyurut ke belakang. Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam), Agung Putri, usai jumpa pers "12 Tahun Reformasi: Gagalnya Institusionalisasi Asasi Manusia dalam Lembaga-lembaha Penegakan Hukum dan HAM."

"SBY-Boediono semakin tidak melihat HAM sebagai agenda yang penting dalam program kabinet. Bahkan dalam program 100 hari, ia tidak menjadikan HAM sebagai prioritas," ungkapnya, Kamis (19/5/2010), di Bakoel Koffie, Jakarta.

Ia menjelaskan SBY lebih menempatkan korupsi sebagai prioritas utama dalam program. "Pemberantasan korupsi tanpa melihat agenda HAM sama saja politisasi," katanya kepada Kompas.com.

Putri mencontohkan bentuk lain pengabaian SBY terhadap HAM yakni tidak dilibatkannya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dalam rapat koordinasi lembaga-lembaga penegak hukum. "Penanganan masalah hukum tanpa menyertakan agenda HAM, ini bisa dibilang salah satu bentuk mencampuri badan peradilan," ujarnya.

Elsam menilai pemerintahan SBY gagal dalam mengatasi persoalan HAM. Faktor-faktor yang menyebabkannya adalah masalah impunitas yang meluas dalam kasus pelanggaran HAM serta tidak berfungsinya lembaga penegak hukum karena sarat politik birokrasi. SBY juga dinilai "tidak jelas" dan "tidak konkret" dalam menghadapi persoalan HAM.