Krisis Global Hambat Pendidikan

JAKARTA, KOMPAS.com - Pembangunan pendidikan di seluruh dunia menghadapi tantangan di tengah gelombang krisis global. Hantaman krisis juga menghambat keinginan negara-negara untuk mewujudkan Education for All (EFA) atau pendidikan untuk semua.

Demikian hal itu dikatakan Presiden Forum of Asia Pacific Parliamentarians for Education (FASPPED), Marzuki Alie, yang juga menjabat Ketua DPR RI, dalam pidatonya pada pembukaan Sidang I FASPPED di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (6/7/2010).

"Krisis global menjadi penghambat pencapaian target pendidikan untuk semua. Krisis ini mengancam jutaan anak tidak bisa mengenyam pendidikan. Diperkirakan 72 juta anak di dunia tidak bisa mengenyam pendidikan," kata Marzuki.

Dia memperkirakan, akibat krisis global ini target pendidikan untuk semua akan mengalami penurunan. Pada 2010, resesi global diprediksi mengakibatkan 90 juta orang akan masuk dalam jurang kemiskinan.

"Meningkatnya kemiskinan dan kekurangan nutrisi akan bersampak negatif pada target pendidikan untuk semua. Pendidikan adalah kunci sukses dari pembangunan, maka kita harus menghadapi rintangan itu," ujar politisi Partai Demokrat ini.

Kondisi keuangan negara yang sulit akan membuat alokasi bantuan pendidikan berkurang. Padahal, ada pekerjaan rumah untuk mencapai target pendidikan pada 2015 mendatang. Enam target itu adalah memperluas cakupan pendidikan, memberikan pendidikan dasar gratis, memasyarakatkan anak-anak dan orang dewasa dengan berbagai keterampilan, meningkatkan kualitas pendidikan, dan meningkatkan melek huruf hingga 50 persen.

Di tengah sulitnya perekonomian, Marzuki menekankan, parlemen bisa memainkan peran penting mendorong tercapainya target tersebut. "Parlemen harus mengawasi secara efektif komitmen pemerintah dalam mewujudkan agenda pendidikan dan meyakinkan, bahwa agenda pendidikan sejalan dengan agenda pembangunan nasional," kata Marzuki.

Parlemen-parlemen di negara Asia Pasifik juga didorong untuk meminta pemerintah agar mengalokasikan dana yang memadai bagi pendidikan. Forum ini juga dimanfaatkan untuk berbagi pengalaman, terutama bagi negara-negara yang belum memiliki komisi pendidikan di parlemennya.