Pembiasaan Pendidikan Antikorupsi

Oleh M BASUKI SUGITA

Kementerian Pendidikan Nasional menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menyiapkan kurikulum pendidikan antikorupsi. Direncanakan, PAK mulai dijalankan pada 2011 untuk anak-anak prasekolah sampai perguruan tinggi. PAK yang disiapkan tidak harus dalam bentuk pelajaran, yang terpenting setiap sekolah harus mampu mengembangkan budaya antikorupsi (Kompas, 7/9).

Sebenarnya, jauh sebelum Kemendiknas menggulirkan pendidikan antikorupsi (PAK), sejumlah institusi pendidikan di Jawa Tengah sudah mengembangkan pendidikan antikorupsi baik mandiri maupun kelompok. Institusi tersebut antara lain SMP Kanisius (SMPK) Kudus yang melakukan kegiatan mandiri, dan Universitas Katolik Soegijapranata Semarang yang menjadi bapak angkat sejumlah SMP dan SMA di Semarang, Ambarawa, dan Salatiga.

Sebelum pendidikan antikorupsi digulirkan, sejumlah catatan perlu diapungkan supaya PAK tidak seperti nasib Pendidikan Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) era Orde Baru. Keinginan mencetak manusia Pancasila berbudi luhur ternyata berhenti pada lembaran kertas sertifikat belaka.

Dari pengalaman menggeluti PAK sejak pertengahan 2005, pendidikan antikorupsi bisa diterima dan dijalankan anak didik jika memenuhi tujuh kriteria. Pertama, kegiatan mudah dijalankan dan ditemui dalam kehidupan keseharian. Kedua, mengikat pelaku pendidikan, anak didik, dan orangtua. Ketiga, kegiatan PAK jangan membebani siswa, tetapi jadi solusi pemecahan masalah yang terjadi di setiap satuan pendidikan.

Keempat, pendidikan antikorupsi dijalankan berkesinambungan dan terinci dalam praktik senyatanya di lingkup kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kelima, perlu ditekankan kepada anak didik dan orangtua, keberhasilan pendidikan antikorupsi baru terlihat 10 tahun hingga 15 tahun mendatang. Keenam, diperlukan jam pembiasaan khusus PAK sebagai tetenger bahwa sekolah mengadakan gerakan antikorupsi seperti halnya pemakaian pin antikorupsi yang setiap hari dikenakan siswa dan guru. Terakhir, ketujuh, kegiatan PAK dicatat pada laporan hasil belajar siswa tanpa penilaian kognitif. 100 persen Indonesia, 100 persen antikorupsi

Mengutip kalimat terkenal Mgr Driyarkara SJ "100 persen Indonesia, 100 persen Katholik", ketujuh kriteria di atas terangkum dalam satu program bernama "100 persen Indonesia, 100 persen antikorupsi".

Artinya, selama seorang pelajar mengaku lahir, hidup, berbangsa dan berwarga negara Indonesia, dia harus punya semangat antikorupsi yang tampak dalam tindakan keseharian.

Menurut analisis pastoral Keuskupan Agung Semarang (2004-2006), bangsa Indonesia sedang menghadapi empat tantangan besar. Yakni korupsi, aksi kekerasan, perusakan lingkungan hidup, serta kerusakan peradaban publik. Satuan pendidikan sebagai tempat berkumpulnya calon pemimpin bangsa diharapkan menjadi ujung tombak mengatasi masalah bangsa.

Program "100 persen Indonesia, 100 persen antikorupsi" yang coba dikembangkan SMPK Kudus menitikberatkan penggalian nilai-nilai kejujuran. Semangat terus mencari nilai kejujuran inilah yang membuat kegiatan PAK di sekolah itu mampu bertahan sampai sekarang.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005), jujur artinya lurus hati, tidak berbohong, tidak curang, tulus dan ikhlas, sedangkan kejujuran diartikan sifat keadaan jujur, ketulusan hati dan kelurusan hati.

Penggalian nilai-nilai kejujuran bisa berhasil baik jika ditanamkan sejak usia dini antara lain melalui konsep warung kejujuran (warjur) dan telepon kejujuran (teljur). Kedua kegiatan itu juga bisa dijadikan sarana pemahaman makna korupsi secara nyata dalam keseharian.

Selama ini, makna korupsi tertanam erat di benak siswa tidak jauh dari masalah pasal dan ayat KUHP. Anak seusia prasekolah sampai tingkat SMP tentu sangat sulit mempelajari KUHP. Untuk itu diperlukan media pembelajaran yang menyenangkan dan tidak membebani para siswa.

Khusus untuk anak seusia prapelajar dan taman kanak-kanak (TK), pemahaman korupsi bisa dilakukan lewat media permainan ular tangga yang dinamakan ular tangga antikorupsi (utak). Utak adalah permainan ular tangga seperti pada umumnya, tetapi dimodifikasi khusus untuk menggambarkan kegiatan yang harus dihindari dan dilakukan siswa.

Ular sebagai gambaran perilaku negatif misalkan malas belajar sama dengan tidak naik kelas. Sementara tangga hal positif seperti membantu ibu mencuci piring. Lewat permainan utak baik guru maupun orangtua bisa langsung memberi penjelasan kepada anak.

Keterlibatan orangtua murid sangat penting untuk menjamin kelangsungan kegiatan PAK. Sebagai contoh, kebiasaan pelajar setingkat SMP dan SMA naik kendaraan roda dua dan empat ke sekolah dilengkapi kepemilikan surat izin mengemudi (SIM) yang sah dan asli keluaran instansi terkait.

Mudah ditemui bukti bahwa SIM yang dikantongi sebagian besar pelajar hasil mencuri umur atas dukungan orangtua mereka. Tindakan ini sangat berbahaya karena para siswa justru diajari ketidakjujuran oleh orangtua mereka sendiri. Untuk mengatasi persoalan ini, siswa boleh naik roda dua dan empat ke sekolah asal memenuhi dua syarat, yaitu punya SIM sah serta identitasnya harus sesuai data ijazah terakhir siswa.

Pada akhirnya, pendidikan antikorupsi bisa langgeng dan terus terjaga keberadaannya bukan karena hasil diskusi, seminar, dan sarasehan di hotel mewah. Namun, semata seberapa jauh pelaku pendidikan punya misi dan visi sama terkait pengembangan nilai kejujuran siswa.

Lonceng kematian pendidikan antikorupsi langsung terdengar manakala Kemendiknas memaksa setiap satuan pendidikan melakukan kegiatan sama dan serentak. Harus dipahami, PAK sebuah kegiatan panjang dan melelahkan. Kesiapan motivator di sekolah menjamin kelangsungan PAK.

Biarkan sekolah mengembangkan nilai kejujuran sebagai inti PAK sesuai semangat Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. M BASUKI SUGITA Guru SMP Kanisius di Kudus, Jawa Tengah