Mendiknas Khawatirkan Penyimpangan Dana

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah pusat khawatir terjadi penyimpangan pada alokasi anggaran pendidikan Rp 156 triliun yang akan dikirimkan ke daerah tahun 2011. Pemerintah akan meninjau ulang rencana tersebut.

Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh, Sabtu (25/9/2010) di Jakarta, mengatakan, pihaknya meninjau ulang APBD semua kabupaten, kota, dan provinsi yang jumlahnya Rp 480 triliun.

Kekhawatiran Nuh itu bisa dimengerti. Menurut Ade Irawan dari Indonesia Corruption Watch, banyak pemerintah daerah tidak mengalokasikan 20 persen anggarannya untuk pendidikan.

”Ada yang nakal. Semua anggaran pusat diaku sebagai 20 persen anggaran daerah. Padahal, daerah sama sekali tidak keluar anggaran,” kata Ade.

Banyak daerah sangat bergantung pada anggaran pusat. Anehnya, kata Ade, anggaran pemerintah pusat yang masuk ke sekolah hanya bantuan operasional sekolah.

”Uang yang masuk ke daerah semakin banyak. Ini sangat berbahaya karena potensi korupsi besar,” kata Ade. (LUK)