Mengatasi Penganggur Akademik

Oleh: Razali Ritonga

KOMPAS.com - Di tengah rendah-nya kualitas pekerja di Tanah Air, ternyata masih banyak penduduk berkualitas dengan pendidikan tinggi yang tidak bekerja. Tidak kurang dari dua juta lulusan perguruan tinggi dengan aneka jenjang pendidikan diperkirakan menjadi penganggur (Kompas, 27/9/2010).

Gelombang penganggur akademik itu merupakan potensi yang hilang (potential loss) bagi produktivitas bangsa. Besarnya diperkirakan Rp 24 triliun per tahun. Perkiraan berdasarkan besarnya upah minimum Rp 1 juta per bulan yang bisa diperoleh jika mereka bekerja. Bahkan, potensi yang hilang itu bertambah besar jika dikaitkan dengan biaya yang dikeluarkan pemerintah menyelenggarakan pendidikan tinggi.

Atas dasar itu, Pemerintah perlu bekerja keras meraih kembali potensi yang hilang demi meningkatkan produktivitas bangsa, pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan pendapatan.

Sebatas wacana

Namun, mengembalikan potensi yang hilang bukanlah persoalan mudah di tengah kesempatan kerja yang makin terbatas. Untuk itu diperlukan upaya penciptaan kerja secara mandiri, seperti yang diungkapkan Wakil Menteri Pendidikan Nasional Fasli Jalal. Caranya dengan memperbaiki kurikulum melalui pelajaran kewirausahaan.

Namun, perubahan kurikulum pendidikan tinggi bukanlah hal baru. Mantan Menteri Pendidikan Wardiman Djojonegoro pernah mengingatkan pentingnya mengubah paradigma pendidikan dari orientasi jumlah (supply minded) ke permintaan pasar kerja (demand minded) (Kompas.com, 17/12/2009).

Namun, perubahan kurikulum masih sebatas wacana. Selain belum jelas arahnya, perubahan kurikulum diperkirakan tidak serta-merta dapat menyiapkan lulusan perguruan tinggi untuk berwirausaha. Ini karena ada kendala iklim berusaha. Maka perbaikan kurikulum untuk menyiapkan lulusan siap berwirausaha akan sia-sia jika tidak diikuti perbaikan iklim berusaha.

Sebenarnya, pemikiran untuk menyinergikan kurikulum dan dunia usaha telah diungkapkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam debat calon presiden tahun 2009, dengan pemerintah sebagai fasilitator (Kompas, 26/6/2009).

Celakanya, pemerintah hingga kini belum berhasil menciptakan iklim berusaha yang kondusif. Manifestasinya adalah masih sulitnya memperoleh bantuan permodalan, kurangnya infrastruktur dalam menjalankan usaha, dan sulitnya pemasaran.