Guru Kritis Masih Dihantui Intimidasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Duabelas orang guru SMAN 1 Purwakarta mengalami mutasi massal secara sewenang-wenang karena mengkritisi Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (APBS). Banyak juga guru di berbagai sekolah mengalami berbagai ancaman atau intimidasi ketika berupaya memperjuangkan "persamaan" tunjangan kinerja daerah (TKD) yang dinilai sangat diskriminatif terhadap guru.

Forum Musyawarah Guru DKI Jakarta (FMGJ) bersama Indonesia Corruption Watch (ICW) menggelar jumpa pers mengenai refleksi guru Indonesia yang masih mengalami intimidasi dan diskriminasi secara sistematik.

"Ini merupakan satu gerakan besar untuk perjuangan guru-guru yang kritis," ujar Ketua FMGJ, Retno Listyarti, Senin (4/10/2010), di Kantor ICW, Jakarta.

Retno menambahkan, jika menanyakan tentang APBS atau TKD pasti diancam mutasi oleh kepala sekolah. "Ironisnya lagi, kepala sekolah juga didukung oleh komite sekolah, padahal peran komite sekolah seharusnya sebagai mitra sekolah, kenapa jadi komite sekolah yang mengatur kepala sekolah," tandas Retno.

Kepala sekolah kerap melakukan tekanan-tekanan terhadap guru-guru kritis dengan secara lunak dan kasar. Jika di sekolah swasta, kata dia, pasti dilakukan pemecatan oleh yayasan, di sekolah negeri pasti akan dimutasi ke daerah yang terpencil seperti, misalnya, ke Kepulauan Seribu.

"Jika ada masalah di sekolah pasti guru yang disalahkan. Seperti pada Ujian Nasional yang gagal, misalnya, pasti guru yang disalahkan, tidak becus mengajar," ungkap Retno.

Sementara itu, Koordinator Divisi Monitoring ICW Ade Irawan mengungkapkan, guru saat ini semakin dituntut profesional, tetapi dibayar dengan gaji rendah. Kondisi semacam itu sangat tidak adil bagi guru.