Kritis, Guru SMAN 6 Jakarta Diintimidasi

JAKARTA, KOMPAS.com — Lantaran terlalu kritis menyikapi kejanggalan-kejanggalan yang terjadi di sekolahnya, seorang guru SMAN 6 Jakarta menjadi korban intimidasi kepala sekolahnya.

"Banyak kejanggalan yang terjadi di SMAN 6, contohnya masalah keuangan. Sudah dua tahun ditanya mengenai transparasi keuangan, tetapi tidak diberi tahu juga oleh kepala sekolah," ujar salah seorang guru di SMAN 6 Jakarta saat menghadiri acara "Refleksi Guru Indonesia yang Masih Mengalami Intimidasi dan Diskriminasi secara Sistematik, Senin (4/10/2010) di Kantor ICW, Jakarta.

Selain masalah transparansi keuangan, kata guru tersebut, permasalahan lain seputar uang yang mencuat adalah tunjangan kinerja daerah (TKD). Nilai TKD yang harus dibayarkan adalah Rp 11 juta pada bulan Januari-Februari 2010, tetapi guru itu baru mendapatkan sebagian dan belum sesuai dengan jumlah tersebut. Hal itu disebabkan salah perhitungan oleh pihak kepala sekolah dan belum ada penyelesaiannya sampai sekarang. Selain itu, ada pula masalah transparansi bimbingan belajar kelas yang wajib diikuti oleh semua siswa mulai kelas 10 sampai 12.

"Bimbel ini rasanya dipaksakan, bagaimana dengan siswa kurang mampu yang tidak bisa membiayai bimbel?" ungkapnya.

Hal yang sama juga terjadi pada kegiatan organisasi siswa intra sekolah (OSIS). Pada kegiatan ini, siswa tidak diberikan hak untuk mengembangkan OSIS.

"Semua diatur oleh kepala sekolah, yang ada hanya kegiatan-kegiatan outbond dan latihan fisik," katanya.

Guru tersebut juga menambahkan, yang lebih ironis lagi adalah manipulasi kenaikan kelas. "Dari data yang ada seharusnya ada 150 siswa yang tidak naik kelas, tetapi dikatrol sehingga menjadi 15 siswa yang tidak naik kelas. Saat rapat, kami para guru tidak mengetahui apa-apa dan hanya mengiyakan apa saja yang disuruh kepala sekolah," ujarnya.

"Masih ada lagi, yaitu manipulasi untuk masuk jurusan. Siswa yang seharusnya masuk jurusan IPS, entah mengapa, siswa tersebut bisa masuk jurusan IPA," tandasnya.

Hal-hal seperti itu, lanjut dia, yang dipertanyakan oleh guru dan kemudian dibalas dengan ancaman mutasi dan pemecatan oleh kepala sekolah. Menurutnya, cara-cara seperti itu merupakan kekerasan simbolik.

"Untuk itu mari kita berikan kemerdekaan bagi guru-guru kritis ini. Ironisnya, kebanyakan di antara para guru kritis ini adalah guru-guru senior yang sudah mengajar lebih dari 15 tahun. Lalu, ke mana guru-guru baru," timpal Jimmy F Paat dari Koalisi Pendidikan.

Sementara itu, menurut Koordinator Divisi Monitoring ICW, Ade Irawan, jika pemerintah serius ingin memerangi korupsi, maka segalanya harus dimulai dari sekolah. Terkait hal itu, data-data guru yang diintimidasi akan segera disusun oleh ICW dan segera dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Dalam waktu dekat kami juga akan mengunjungi Kemdiknas untuk meminta perlindungan guru-guru yang kritis," ujar Ade.