Anggaran Kesehatan Indonesia Selalu Terbatas

Paris, Kompas - Anggaran kesehatan di Indonesia selalu jauh dari kebutuhan. Padahal, persoalan kesehatan yang dihadapi sangat beragam. Efisiensi anggaran menjadi pilihan agar program kesehatan tepat sasaran.

Hal itu diungkapkan Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih dalam diskusi Prioritas Sistem Kesehatan Saat Anggaran Terbatas di Pertemuan Tingkat Menteri Kesehatan Negara-negara Anggota Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) di Paris, Perancis, Kamis (7/10) petang.

Saat ini anggaran kesehatan Indonesia hanya 2,2 persen dari produk domestik bruto (PDB). Berdasarkan pengalaman negara-negara OECD yang merupakan negara maju seperti dalam diskusi, berapa pun besaran anggaran tetap akan dirasakan kurang memadai. Sejumlah negara OECD ada yang menganggarkan 10 persen PDB mereka untuk kesehatan.

Anggaran Kementerian Kesehatan pada 2010 hanya mencapai Rp 20,8 triliun atau lebih dari 2 persen dari total APBN. Tahun 2011, anggaran naik menjadi Rp 26,2 triliun atau hampir 3 persen dari APBN 2011. Jika mengacu kepada UU Nomor 36 Tahun 2009, anggaran kesehatan seharusnya minimal 5 persen dari APBN.

Staf Ahli Menteri Kesehatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Keuangan Chalik Masulili menambahkan, kini sekitar 56 persen—sekitar 130 juta jiwa—masyarakat Indonesia sudah memiliki jaminan kesehatan.

Endang juga mengatakan, hal yang bisa dilakukan adalah membuat program fokus pada kelompok yang benar-benar membutuhkan dan dilakukan secara inklusif dengan melibatkan berbagai kelompok masyarakat. ”Program harus responsif, sesuai kondisi geografis dan sosial budaya setempat,” katanya.

Penggunaan obat generik menjadi salah satu alternatif yang perlu didorong terus. Penggunaan obat murah ini juga dilakukan negara-negara OECD. Tingkat penggunaannya di beberapa negara sudah 80 persen. (MZW)