Terungkap, PGRI Mintai Guru Rp 5 Juta!

Kompas.com - 11/10/2010, 13:40 WIB
EditorLatief

JAKARTA, KOMPAS.com — Sumber Kompas.com membantah pernyataan Ketua Umum Pengurus Besar PGRI Sulistiyo, yang menyatakan bahwa PGRI siap membantu sepenuhnya guru-guru yang mendapat masalah hukum, baik berkaitan dengan profesionalisme maupun personal, seperti diintimidasi oleh pihak sekolah lantaran meminta transparasi keuangan. Dari narasumber ini terungkap bahwa untuk konsultasi dan bantuan hukum tersebut PGRI malah meminta sejumlah uang hingga Rp 5 juta.

Diberitakan sebelumnya di Kompas.com, Jumat (8/10/2010), Ketua Umum Pengurus Besar PGRI Sulistiyo di Jakarta mengatakan, guru yang merasa terintimidasi dapat meminta bantuan hukum dari lembaga konsultasi dan bantuan hukum (LKBH) PGRI yang ada hingga tingkat kabupaten/kota. PGRI menyatakan berkomitmen supaya guru yang menghadapi persoalan tidak serta-merta diperlakukan layaknya pelaku kriminal umum.

"Guru itu merupakan profesi. Kami berharap supaya kasus guru yang terkait dengan profesionalismenya ini tidak serta-merta dipolisikan atau dimejahijaukan. Kita harus lihat dulu pelanggaran kode etiknya," kata Sulistiyo.

Nyatanya, sumber Kompas.com di Jakarta, justru membantah pernyataan Sulistiyo. Menurut dia, kenyataan sebenarnya tidak demikian.

"Para guru itu awalnya meminta bantuan kepada LKBH PGRI terlebih dahulu, tetapi kenyataannya kami malah dimintai Rp 5 juta oleh pihak mereka. Karena dirasa terlalu mahal, kami hanya membayar Rp 2,5 juta rupiah," ungkap sumber tersebut kepada Kompas.com di Jakarta, Senin (11/10/2010).

Bahkan, lanjut sumber tersebut, setelah uang dibayarkan hingga sekarang, kasus yang dialami para guru yang terintimidasi itu belum ada penyelesaiannya. Pihak LKBH PGRI hanya berjanji akan membantu para guru tersebut menyelesaikan kasusnya. 

"Mereka mengaku meminta uang itu untuk uang transportasi. Nyatanya, hingga sekarang hasilnya nihil, nol besar," tutur narasumber yang berprofesi sebagai guru di sebuah SMA negeri di Jakarta itu.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Seperti diberitakan sebelumnya, Selasa (5/10/2010), sebanyak 12 guru di Purwakarta, Jawa Barat, mengalami mutasi massal secara sewenang-wenang karena bersikap kritis terhadap uang dana sumbangan pendidikan (DSP) yang diberikan oleh para orangtua murid. Menurut para guru yang dimutasi itu, DSP tersebut sebesar Rp 1.207.100.000. Namun, kepala sekolah mengaku hanya menerima Rp 800 juta.

Sebelumnya, lantaran terlalu kritis dalam menyikapi kejanggalan-kejanggalan yang terjadi di sekolahnya, seorang guru di SMAN 6 Jakarta juga menjadi korban intimidasi kepala sekolahnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.