Rencana Kurikulum Antikorupsi Diragukan

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) meragukan rencana pemerintah bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memasukkan kurikulum pendidikan antikorupsi di sekolah-sekolah pada 2011 mendatang. Alasan keraguan tersebut karena masih kuatnya budaya mengancam dan mengintimidasi di sekolah, khususnya terhadap guru-guru yang kritis mempertanyakan transparansi pengelolaan keuangan di sekolahnya.

Demikian diungkapkan Koordinator Divisi Monitoring ICW Ade Irawan kepada Kompas.com di Jakarta, Jumat (15/10/2010), terkait semakin banyaknya kasus intimidasi dan ancaman terhadap guru yang kritis mempertanyakan pengelolaan dana dan anggaran pendidikan di sekolah. Ade mengatakan, ICW ingin mengingatkan KPK tentang kurikulum antikorupsi yang akan dilakukan oleh sekolah.

"Saya rasa kurikulum antikorupsi tidak akan berjalan jika guru-guru yang kritis terhadap transparasi keuangan masih diintimidasi leh pihak sekolah," ucap Ade.

Rencananya, lanjtu Ade, pekan depan ICW bersama guru-guru yang terintimidasi oleh pihak sekolah lantaran kritis terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (APBS) akan melaporkan kasus intimidasi tersebut ke KPK dan Wakil Menteri Pendidikan Nasional fasli Jalal.

"Kasus ini tepat jika dilaporkan kepada KPK, karena bersangkutan dengan uang yang jumlahnya tidaklah sedikit, yaitu di atas Rp 1 miliar," tutur Ade.

Sebelumnya diberitakan, sebanyak 12 guru SMAN Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI) 1 Purwakarta, Jawa Barat, mengalami mutasi massal secara sewenang-wenang karena mengkritisi uang dana sumbangan pendidikan (DSP) yang diberikan oleh para orang tua murid. Selain itu, guru SMAN 6 Jakarta juga diancam akan dimutasi lantaran mengkritisi transparasi keuangan di sekolahnya.