Tenang, Pemerintah Tanggung Semua Biaya!

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia akhirnya menanggung biaya pendidikan anak-anak tenaga kerja indonesia (TKI) di Malaysia. Selain membebaskan biaya sekolah, pemerintah juga akan memberikan bantuan kesejahteraan bagi pendidik yang selama ini melayani anak-anak tenaga kerja indonesia di jalur pendidikan nonformal.

Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh di Jakarta, Senin (25/10/2010), mengatakan, mulai tahun ajaran ini anak-anak TKI yang dilayani di pusat kegiatan belajar masyarakat (PKM) akan mendapat biaya operasional sekolah, beasiswa untuk siswa miskin, dan bantuan manajemen mutu. Para guru relawan yang selama ini mendapat gaji dari siswa juga akan mendapatkan tunjangan guru seperti yang diterima guru di daerah terpencil atau perbatasan.

"Mereka itu anak-anak bangsa. Untuk pendidikan dasar, mereka harus ditanggung negara," kata Nuh.

Menurut data Konsulat Jenderal Kota Kinabalu, saat ini ada sekitar 40.000 anak-anak TKI yang tidak mendapatkan layanan pendidikan. Mereka sulit mengakses sekolah karena terbatasnya layanan pendidikan dari Pemerintah Indonesia di negara ini, sedangkan Pemerintah Malaysia melarang mereka bersekolah di sekolah-sekolah milik pemerintah Malaysia yang biayanya lebih terjangkau.

Alosius (40), salah satu TKI di Sabah yang memiliki anak usia sekolah, mengatakan di PKBM Biah di Keningau, siswa harus membiayai sendiri sewa gedung dan gaji lima orang guru mereka. Tiap siswa dipungut 5 RM atau hampir Rp 15.000 untuk sewa gedung dan 25 RM untuk menggaji guru dan membantu biaya operasional sekolah setiap bulannya.

Belum lagi, banyak siswa yang terpaksa membayar biaya transportasi antara 80 RM - 130 RM per bulan dari tempat tinggal mereka yang jauh menuju ke sekolah. Biaya pendidikan itu dirasakan amat berat sehingga banyak yang menunggak pembayaran uang sekolah.

"Tolong pemerintah Indonesia bantu kami supaya anak-anak kami tetap bisa sekolah dan jadi anak-anak pintar," kata Alosius, yang sudah 20 tahun bekerja di pabrik kayu di Sabah.

Nuh mengatakan, PKBM yang ada di Sabah akan jadi sekolah filial yang menginduk ke Sekolah Indonesia Kota Kinabalu (SIKK) yang telah beroperasi sejak 2008. Saat ini ada tujuh PKBM yang dibina SIKK yang guru-gurunya disediakan oleh Kementerian Pendidikan Nasional.

Direktur Pembinaan SMP Kementerian Pendidikan Nasional Didik Suhardi mengatakan, di PKBM yang jadi sekolah filial SIKK juga sudah dibuka SMP Terbuka. Layanan ini akan memudahkan akses anak-anak TKI menuntaskan pendidikan dasar sembilan tahun.

"Kita juga akan perkuat keterampilan supaya mereka punya bekal keahlian jika tidak bisa melanjutkan sekolah lagi," ujar Didik.