Akreditasi Perlu Diperbaiki

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah harus segera membenahi sistem akreditasi perguruan tinggi yang saat ini banyak dikeluhkan karena berjalan lamban. Perlu dicari terobosan untuk segera menuntaskan persoalan akreditasi yang dalam implementasinya masih banyak masalah.

Hal itu mengemuka dari pandangan sejumlah pimpinan perguruan tinggi negeri dan swasta serta Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) dari berbagai wilayah di Indonesia, Selasa (26/10/2010). Semua pihak menyadari perlunya akreditasi untuk menjamin mutu layanan pendidikan tinggi pada masyarakat.

Rektor Universitas Negeri Makassar Arismunandar mengatakan, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) perlu membenahi sistem kerjanya. Perguruan tinggi merasa perlu ada proses banding jika merasa tidak puas dengan penilaian akreditasi oleh asesor pertama.

”Kami kaget karena nilai akreditasi program studi di perguruan tinggi kami turun. Padahal, kami merasa telah meningkatkan tata kelola di program studi itu dan merasa yakin nilai akreditasinya minimal sama dengan sebelumnya,” kata Arismunandar.

Program studi yang akreditasinya turun, salah satunya Fisika. Sebelumnya bisa mencapai nilai akreditasi B, tetapi akreditasi terbaru turun menjadi C.

”Kami jadi bertanya-tanya di mana realibilitas penilaian badan akreditasi itu? Kami minta untuk ada penilaian pembanding, tetapi sulit dipenuhi. Diminta untuk ikut akreditasi ulang yang mesti menunggu setahun kemudian,” ujar Arismunandar.

Suharyadi, Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI), mengatakan, banyak perguruan tinggi swasta (PTS) ternama yang juga turun nilai akreditasinya.

Bagi PTS yang jumlahnya saat ini tercatat 3.100 institusi, akreditasi itu sangat penting untuk meraih kepercayaan masyarakat. Adapun PTN, meski nilai akreditasinya cukup, tetap diburu masyarakat karena menganggap lebih bergengsi. (ELN)