Pendidikan Gratis Dapat Dana APBD 2011

Palembang, Kompas - Program pendidikan gratis di Sumatera Selatan dipastikan tetap mendapatkan alokasi dana dari APBD Sumsel tahun 2011 dan APBD kabupaten/kota. Melalui program pendidikan gratis yang dibiayai APBD, siswa SD/MI mendapat tambahan dana sebesar Rp 120.000 per siswa per tahun. Dana tersebut untuk menambah dana bantuan operasional sekolah (BOS) dari APBN bagi setiap siswa Rp 397.000-Rp 400.000 per tahun.

Untuk siswa SMP/MTS mendapat tambahan dana sebesar Rp 180.000 per siswa per tahun untuk menambah dana BOS yang besarnya Rp 570.000 sampai Rp 575.000 per siswa per tahun. ”Untuk siswa SMA/MA/SMK tidak ada dana BOS sehingga dibantu dari APBD provinsi dan kabupaten/kota,” kata Gubernur Sumsel Alex Noerdin, Senin (8/11), dalam Rapat Paripurna DPRD Sumsel dengan agenda jawaban gubernur terhadap pandangan fraksi-fraksi DPRD Sumsel terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD Sumsel 2011.

Menurut Alex, besarnya dana bantuan adalah Rp 1.080.000 per siswa per tahun untuk siswa SMA/MA meningkat dari tahun 2010 yang jumlahnya Rp 960.000. Besarnya dana bantuan untuk siswa SMK Rp 1.200.000 per tahun, meningkat dibandingkan tahun 2010 yang jumlahnya Rp 1.080.000. ”Bantuan untuk SMK lebih besar daripada SMA/MA karena siswa SMK lebih banyak belajar secara praktik,” jelasnya.

Sektor pertanian

Dalam rapat paripurna sepekan lalu, sejumlah fraksi DPRD Sumsel, antara lain Fraksi Gerindra dan Fraksi PDI-P, mempertanyakan rencana alokasi anggaran untuk sektor pertanian dalam APBD 2011 hanya Rp 45,2 miliar atau 1,27 persen dari total rencana APBD 2011 mencapai Rp 3,4 triliun. Padahal, sebagian besar warga di Sumsel hidup dari pertanian.

Alex mengatakan, anggaran pertanian tidak hanya terpusat di dinas pertanian, tanaman pangan, dan hortikultura, tetapi juga terdapat di dinas pekerjaan umum, dinas perindustrian, dinas koperasi, dan lain-lain.

”Anggaran untuk sektor pertanian juga berasal dari APBN. Kementerian Pertanian mengalokasikan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan sebesar Rp 239 miliar. Dana tersebut untuk meningkatkan produksi dan mutu tanaman pangan,” ujar Alex.

Khusus untuk membuat petani Sumsel terbebas dari tengkulak atau ijon, kata Alex, pada tahun 2010 terdapat program Pengembangan Usaha Agrobisnis Pedesaan (PUAP) untuk 203 desa di Sumsel dengan anggaran Rp 20,3 miliar.

Program PUAP tersebut pada tahun 2008-2009 juga sudah dilaksanakan di Sumsel untuk 503 desa dengan menghabiskan anggaran Rp 53 miliar. ”Antisipasi ijon membutuhkan peran lembaga ekonomi di desa serta memberdayakan kelompok tani dan koperasi,” ujarnya.

Mengenai masalah sengketa lahan di Sumsel, Alex menjelaskan, pada tahun 2010 Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumsel melakukan kegiatan redistribusi tanah seluas 17.500 bidang atau 35.000 hektar. Setiap keluarga mendapat tanah seluas 2 hektar dilengkapi dengan sertifikat. (WAD)