Jakarta, Kompas -
Demikian hasil analisis korelasi nilai ujian nasional (UN) dengan nilai seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri (SNMPTN) yang dilakukan Tim Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) SNMPTN 2010.
Korelasi untuk bidang studi Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) berkisar 0,2 dan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) bahkan hanya 0,18.
Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Priyo Suprobo, sekaligus Koordinator TIK
Menurut Priyo, tipe soal UN adalah untuk mengukur kemampuan penguasaan materi dari siswa. Adapun tipe soal di SNMPTN bersifat prediktif untuk mengetahui bagaimana tingkat keberhasilan calon mahasiswa itu di bangku kuliah. ”Karena korelasinya masih sangat rendah, ITS merekomendasikan hasil UN belum bisa dipakai sebagai bagian dari nilai masuk PTN. Jika korelasi rata-rata nasional sudah lebih dari 0,5 mungkin bisa dipertimbangkan,” ujar Priyo.
Peringkat kelulusan UN tahun 2010 di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, kata Priyo, rendah. Namun, SNMPTN justru peringkat satu dan korelasinya mencapai 0,4. ”Sebaliknya, Provinsi Bali yang hasil UN tinggi, untuk SNMPTN di peringkat antara 10 atau 11,” ujarnya. ”Sebaliknya, justru hasil nilai sekolah mencerminkan kemampuan siswa sebenarnya,” katanya.
Herry Suhardiyanto, Wakil Ketua Majelis Rektor PTN Bidang Penerimaan Mahasiswa Baru, mengatakan, PTN bukan menolak UN karena saat ini masih menjadi syarat calon mahasiswa.
Menurut Herry, rencananya, dalam seleksi masuk PTN secara nasional mulai tahun depan, calon mahasiswa yang berprestasi akan diundang untuk seleksi masuk tanpa tes. Prestasi siswa dari kelas I hingga kelas III yang tecermin dari nilai rapor akan jadi pertimbangan memasukkan siswa tersebut ke dalam daftar calon mahasiswa yang diundang masuk ke PTN tanpa tes.
”PTN menunggu peraturan mendiknas soal penerimaan mahasiswa baru,” katanya.
”Siswa yang berprestasi harus dihargai. Calon mahasiswa yang konsisten berprestasi baik selama di sekolah punya kecenderungan untuk berhasil di kampus. Nilai IPK mereka juga baik,” kata Rektor Institut Pertanian Bogor ini. Djoko Santoso, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional, mengatakan, pemerintah bisa memahami sikap PTN.