Mentawai Segera Dibangun

Padang, Kompas - Rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi sebagian wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai yang disapu tsunami akan diselesaikan dalam waktu satu bulan ke depan. Kebutuhan kayu dalam rehabilitasi akan dikirim dari Padang.

Hal itu disampaikan Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, Senin (15/11) malam, saat berkunjung ke Kota Padang bersama Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono dan memberikan pemaparan di Auditorium Gubernuran Sumatera Barat. ”Insya Allah dalam waktu sebulan ke depan ini bisa kita putuskan,” kata Djoko.

Menurut Djoko, saat ini pemerintah masih menghitung anggaran untuk pembangunan rumah, fasilitas air minum, jalan, jembatan, dermaga, dan sebagainya.

Khusus untuk pembangunan kembali rumah warga, Djoko mengatakan, kebutuhan kayu untuk pembangunan hunian sementara dan permukiman penduduk yang akan direlokasi setelah dihantam tsunami di Kabupaten Kepulauan Mentawai akan diambilkan dari persediaan di Kota Padang. ”Kebutuhan kayu yang selama ini dibutuhkan masih dikirim dari Padang. Dibeli di sini (Padang) dikirim menuju ke sana (Mentawai),” ujarnya.

Djoko mengatakan, kayu-kayu dari Mentawai hanya akan dipergunakan yang sisa-sisanya saja. Adapun untuk kayu-kayu lokal, Djoko mengatakan, jika memang ada sisa-sisa kayu yang bisa dipergunakan, akan dibeli.

Disinggung soal keberadaan dua perusahaan pemegang konsesi hak penguasaan hutan (HPH), PT Minas Pagai Lumber dan PT Salaki Summa Sejahtera, Djoko mengatakan, peran kedua perusahaan tersebut dalam pembangunan kembali Mentawai seusai tsunami belum dibicarakan.

PT Minas Pagai Lumber beroperasi sejak 1972 dan pada 1995 diperpanjang kembali izinnya dengan luas areal konsesi mencapai 83.330 hektar atau lebih dari setengah luas Pulau Pagai Utara dan Pulau Pagai Selatan yang hanya mencapai 1.521,55 kilometer persegi.

Sementara itu, penasihat Yayasan Citra Mandiri Mentawai, Rachmadi, Rabu, mengatakan, didatangkannya kayu dari Kota Padang untuk kebutuhan di Mentawai adalah hal yang sangat ironis. ”Negeri dengan segudang kayu mengimpor kayu, ironis banget,” katanya.

Sebelumnya, Rachmadi juga mengatakan, selama puluhan tahun operasi PT Minas Pagai Lumber bisa dikatakan tidak ada kontribusi bagi masyarakat yang tinggal di Pulau Pagai Utara dan Pagai Selatan.

Kerugian Rp 95,5 miliar

Wakil Gubernur Sumbar Muslim Kasim mengatakan, total kerugian sementara akibat tsunami di Mentawai mencapai Rp 95,5 miliar dengan kerugian terbesar untuk sektor perumahan mencapai Rp 65 miliar. Adapun bantuan yang diterima baru sekitar Rp 7,4 miliar yang terdiri atas bantuan dari masyarakat Rp 4,4 miliar dan BNPB Rp 3 miliar.

Muslim juga mengatakan, salah satu titik relokasi korban bencana tsunami di Kabupaten Kepulauan Mentawai yang berada di Kilometer 27 Pulau Pagai Selatan terhadang status hutan lindung.

Ia menambahkan, saat ini titik relokasi yang sudah ditetapkan di Pulau Pagai Utara berada di Kilometer 4 dengan 402 rumah. Adapun di Pulau Pagai Selatan berada di Kilometer 37 dan 46 dengan jumlah 1.000 rumah yang 516 rumah di antaranya bakal didirikan PMI

Menanggapi hal itu, Agung Laksono mengatakan, seluruh syarat untuk mengalihfungsikan kawasan hutan lindung perlu terlebih dahulu dipenuhi demi menghindari kerusakan yang makin besar. Ia menambahkan, khusus terhadap operasional dua perusahaan pemegang HPH, yakni PT Minas Pagai Lumber di Pulau Pagai dan PT Salaki Summa Sejahtera di Pulau Siberut, Kepulauan Mentawai adalah persoalan berbeda. (INK)