Indonesia Perlu "Diplomasi Selingkuh"

JAKARTA, KOMPAS.com - Di mata mahasiswa jurusan Hubungan Internasional, daya tawar Indonesia dalam berdiplomasi belakangan ini kerap hanya menjadi pelengkap penderita, baik di Asia maupun di dunia. Konsep diplomasi bebas aktif yang dianut Indonesia tidak pernah digunakan dengan baik.

Demikian diungkapkan Ketua Pelaksana Pertemuan Nasional Mahasiswa Hubungan Internasional se-Indonesia (PNMHII) ke-12 Mahadi R Haraharap pada pembukaan pertemuan nasional tersebut di Kampus Universitas Nasonal, Jakarta, Senin (22/11/2010). Bertema "The Prospects of Indonesia in the G-20 Constalation", PNHMII akan digelar sepekan di Kampus Unas pada 21-26 November 2010 dan diikuti oleh 267 mahasiswa jurusan Hubungan Internasional (HI) dari 30 perguruan tinggi negeri/swasta.

"Kita terlalu condong ke AS, alhasil aliran bebas aktif tidak berjalan. Semestinya, kita bisa melakukan 'diplomasi selingkuh' dan itu sah saja dalam politik Internasional," ujar Mahadi.

Untuk itu, lanjut Mahadi, selain ajang silaturahmi antarmahasiswa HI, pertemuan tersebut ingin dijadikan momentum oleh para mahasiswa HI se-Indonesia untuk meminta pengakuan dari Kementrian Luar Negeri RI. Mengangkat isu-isu, strategi, dan upaya-upaya yang dilakukan G-20, kata dia, mahasiswa berharap Indonesia bisa aktif dan jangan hanya menjadi "penonton".

"Jangan kalah dengan Brasil yang begitu pandai berdiplomasi lewat isu-isu kerusakan lingkungannya. Tren isu lain cukup penting untuk dikritisi adalah multinational corporation (MNC), yang mestinya juga bisa kita tawarkan sebagai MNC yang sangat ramah lingkungan," ujarnya.

Kemenlu RI, kata Mahadi, seharusnya kini lebih aktif dengan isu-isu tersebut di atas. Bahkan, kata dia, untuk isu yang paling hangat tentang TKI saat ini, Indonesia pun terkesan kedodoran. Dia mengaku ingin menantang pemerintah, yang seharusnya berani membuat moratorium untuk kasus-kasus TKI yang terjadi belakangan ini.

"Tapi saya pesimistis pemerintah berani melakukan moratorium, karena pemerintah sendiri tampaknya lebih mendahulukan kepentingan investasi ketimbang harga diri," tegas mahasiswa HI Unas angkatan 2008 ini.

Hadir di acara pembukaan PNHMII ke-12 tersebut antara lain Wakil Rektor Universitas Nasional (Unas) Jakarta Drs Faldy Rasyidie, anggota DPD RI, A.M. Fatwa, serta Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kemenlu RI, Agus Sardjana. Dalam sambutannya, Fadly mengungkapkan, pada pertemuan ini mahasiswa jurusan HI bisa berembug dan menyumbangkan ide dan pemikirannya, terutama tentang isu-isu, strategi, dan upaya-upaya yang lakukan G-20 untuk merekonstruksi tatanan ekonomi dunia.

"Mahasiswa harus semakin kritis terhadap isu-isu tersebut, karena selama ini kekuatan diplomasi Indonesia semakin lunak. Tren isu lain yang cukup penting untuk dikritisi adalah multinational corporation (MNC) HI, yang perlu dibahas dari sisi kontribusinya dalam mengatasi krisis global," ujar Faldy.