Aktivis LSM Ancam Duduki Kantor Gubernur

SAMARINDA, KOMPAS.com-Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak harus lebih serius memperjuangkan aspirasi masyarakat yang menginginkan keterlibatan daerah dalam pengelolaan Blok Mahakam. Jika tidak, sejumlah LSM dan elemen mahasiswa mengancam akan menggelar aksi demo dan menduduki kantor gubernur.

Ultimatum itu muncul, sekaligus menjadi kesepakatan pertemuan antara aktivis LSM dan elemen mahasiswa yang digelar di Coffee Shop V-3, Samarinda. Pertemuan dikemas dengan tajuk “Bincang-bincang; Blok Mahakam Milik Siapa?”.

“Apabila dalam waktu dekat ini tak ada upaya yang lebih serius dari gubernur, kami akan menduduki kantor gubernur,” tegas Koordinator Borneo Institute for Social Transformation (BIST), Adi Supriadi, yang sekaligus menjadi penggagas pertemuan itu.

Adi mengungkapkan, dalam pertemuan yang berlangsung sekitar tiga jam itu sebenarnya sempat muncul berbagai usulan menyangkut bentuk penekanan terhadap gubernur. Tapi, karena berbagai alasan, aksi demo akhirnya menjadi pilihan.

Dalam aksi itu nanti, tambah Adi,  mereka rencananya tidak hanya akan menggelar orasi, tapi sekaligus meminta dukungan tokoh-tokoh masyarakat Kaltim dan masyarakat umum lewat pengumpulan tanda tangan yang dibubuhkan di spanduk sepanjang 100 meter.

“Kita akan arak spanduk itu ke tempat-tempat ramai untuk meminta tanda tangan masyarakat. Termasuk juga ke kantor DPRD untuk memperoleh dukungan. Setelah itu spanduk kita pasang di depan kantor gubernur bersamaan dengan aksi pendudukan oleh kawan-kawan LSM dan mahasiswa,” tandas kordinator BIST tersebut.

Menurut Adi, kesepakatan untuk melakukan penekanan terhadap gubernur itu muncul karena sejauh ini Awang Faroek dinilai kurang optimal dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat, khususnya terkait dengan pengelolaan Blok Mahakam.  Padahal, masyarakat sangat menginginkan pemerintah bisa terlibat dalam pengelolaan blok itu dengan harapan bisa memperbaiki kehidupan mereka.

“Selama blok itu dikuasai oleh PT Total, masyarakat sama sekali tak merasakan manfaatnya. Nah, jika daerah ikut share saham sekaligus menjadi pengelola, masyarakat berharap bisa mendapat kehidupan yang lebih baik, karena PAD (Pendapatan Asli Daerah) akan terdongkrak. Karena itu gubernur harus serius memperjuangkan. Tidak boleh seenaknya sendiri,” kata Adi. (bec)