Penarikan Guru PNS Matikan Sekolah Swasta

Kompas.com - 27/11/2010, 04:47 WIB
Editor

YOGYAKARTA, KOMPAS - Kebijakan pemerintah menarik guru pegawai negeri sipil dari sekolah swasta dikeluhkan pengelola sekolah swasta. Kebijakan itu akan mematikan sebagian besar sekolah swasta yang keberadaannya masih diperlukan masyarakat miskin dan daerah terpencil.

Ketua Bidang Pendidikan Yayasan Bopkri Mulyo Prabowo mengatakan, penarikan sekitar 11 guru pegawai negeri sipil (PNS) dari sekolah-sekolah di bawah Yayasan Bopkri di Kabupaten Kulon Progo, DI Yogyakarta, telah membuat sekolah kesulitan. Salah satu guru yang ditarik adalah kepala sekolah yang perannya sangat dibutuhkan.

”Kami sempat kelimpungan karena penarikan dilakukan mendadak dan tanpa pemberitahuan terlebih dulu,” katanya di Yogyakarta, Jumat (26/11).

Pihak yayasan telah mencoba memperjuangkan para guru PNS tersebut melalui audiensi dengan dinas pendidikan. Namun, keberatan yayasan ditolak dan sejumlah guru PNS tetap ditarik. ”Banyak sekolah swasta tak mampu bertahan kalau guru PNS ditarik,” tuturnya.

Padahal, sekolah swasta masih diperlukan untuk menyelenggarakan pendidikan bagi masyarakat miskin dan daerah terpencil. Yayasan Bopkri, misalnya, saat ini mempunyai 60 sekolah yang tersebar di Provinsi DI Yogyakarta. Jumlah murid di sekolah-sekolah Bopkri sekitar 5.000 orang dan 90 persennya siswa miskin.

Jangan dianggap beban

Kepala SMP Taman Dewasa Ibu Pawiyatan Taman Siswa Tri Widianto mengatakan, dari sisi lain, kebijakan itu memberikan kesempatan guru PNS memperoleh tunjangan sertifikasi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta Said Sediohadi di Bandung mengatakan, kalaupun dilakukan penarikan guru PNS, harus dilakukan secara selektif. ”Sekolah swasta yang berkembang karena adanya guru PNS, semestinya guru PNS-nya tidak ditarik,” ujarnya.

Ketua Umum Badan Perguruan Swasta Indonesia A Fathoni Rodli mengatakan, keberadaan guru PNS di sekolah swasta mesti dilihat dalam rangka kontribusi pemerintah untuk mempercepat peningkatan layanan pendidikan bermutu di semua sekolah.

”Jangan dilihat sebagai beban negara. Tanpa sekolah swasta, apa pemerintah bisa menjalankan pendidikan?” ungkapnya.

Ketua Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sugito mengatakan, sekitar 3.600 TK-SMA PGRI yang tersebar di seluruh Indonesia umumnya melayani masyarakat bawah hingga menengah. Adanya guru-guru PNS di sekolah swasta dianggap sebagai kontribusi pemerintah untuk sekolah swasta dalam meningkatkan pendidikan.

”Memang tidak semua guru PNS kualitasnya baik. Namun, sekolah swasta umumnya masih sangat membutuhkan keberadaan guru PNS,” kata Sugito.

(IRE/CHE/ELN)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.