Penarikan Guru PNS Matikan Sekolah Swasta

YOGYAKARTA, KOMPAS - Kebijakan pemerintah menarik guru pegawai negeri sipil dari sekolah swasta dikeluhkan pengelola sekolah swasta. Kebijakan itu akan mematikan sebagian besar sekolah swasta yang keberadaannya masih diperlukan masyarakat miskin dan daerah terpencil.

Ketua Bidang Pendidikan Yayasan Bopkri Mulyo Prabowo mengatakan, penarikan sekitar 11 guru pegawai negeri sipil (PNS) dari sekolah-sekolah di bawah Yayasan Bopkri di Kabupaten Kulon Progo, DI Yogyakarta, telah membuat sekolah kesulitan. Salah satu guru yang ditarik adalah kepala sekolah yang perannya sangat dibutuhkan.

”Kami sempat kelimpungan karena penarikan dilakukan mendadak dan tanpa pemberitahuan terlebih dulu,” katanya di Yogyakarta, Jumat (26/11).

Pihak yayasan telah mencoba memperjuangkan para guru PNS tersebut melalui audiensi dengan dinas pendidikan. Namun, keberatan yayasan ditolak dan sejumlah guru PNS tetap ditarik. ”Banyak sekolah swasta tak mampu bertahan kalau guru PNS ditarik,” tuturnya.

Padahal, sekolah swasta masih diperlukan untuk menyelenggarakan pendidikan bagi masyarakat miskin dan daerah terpencil. Yayasan Bopkri, misalnya, saat ini mempunyai 60 sekolah yang tersebar di Provinsi DI Yogyakarta. Jumlah murid di sekolah-sekolah Bopkri sekitar 5.000 orang dan 90 persennya siswa miskin.

Jangan dianggap beban

Kepala SMP Taman Dewasa Ibu Pawiyatan Taman Siswa Tri Widianto mengatakan, dari sisi lain, kebijakan itu memberikan kesempatan guru PNS memperoleh tunjangan sertifikasi.

Ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta Said Sediohadi di Bandung mengatakan, kalaupun dilakukan penarikan guru PNS, harus dilakukan secara selektif. ”Sekolah swasta yang berkembang karena adanya guru PNS, semestinya guru PNS-nya tidak ditarik,” ujarnya.

Ketua Umum Badan Perguruan Swasta Indonesia A Fathoni Rodli mengatakan, keberadaan guru PNS di sekolah swasta mesti dilihat dalam rangka kontribusi pemerintah untuk mempercepat peningkatan layanan pendidikan bermutu di semua sekolah.

”Jangan dilihat sebagai beban negara. Tanpa sekolah swasta, apa pemerintah bisa menjalankan pendidikan?” ungkapnya.

Ketua Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sugito mengatakan, sekitar 3.600 TK-SMA PGRI yang tersebar di seluruh Indonesia umumnya melayani masyarakat bawah hingga menengah. Adanya guru-guru PNS di sekolah swasta dianggap sebagai kontribusi pemerintah untuk sekolah swasta dalam meningkatkan pendidikan.

”Memang tidak semua guru PNS kualitasnya baik. Namun, sekolah swasta umumnya masih sangat membutuhkan keberadaan guru PNS,” kata Sugito.

(IRE/CHE/ELN)