ICW: Ah, Temuan BPK Masih Terlalu Kecil!

JAKARTA, KOMPAS.com — Temuan kerugian negara/daerah oleh Badan Pemeriksa Keuangan  Jakarta atas pengelolaan dana bantuan operasional sekolah dan bantuan operasional pendidikan (BOP) di 6 SMPN Induk di Jakarta dinilai masih terlalu rendah.

Demikian diungkapkan peneliti senior Indonesia Corruption Watch (ICW) kepada Kompas.com di Jakarta, Senin (29/11/2010). Berdasarkan laporan pertanggungjawaban dana bantuan operasional sekolah (BOS) dan BOP yang telah dibuat oleh SMP Induk diketahui, dana BOS dan BOP yang telah disalurkan untuk kepentingan SMP Terbuka selama tahun pelajaran 2007/2008 dan 2008/2009 adalah sebesar Rp 4,8 miliar. Sebaliknya, jika menurut catatan pengelola TKBM yang diperoleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jakarta, TKBM menerima dana sebesar Rp 4,2 miliar.

"Jadi, terdapat selisih kurang lebih Rp 500 juta. Namun demikian, catatan pengelola TKBM ini perlu diragukan," ujar Febri.

Menurut dia, berdasarkan dokumen yang dimiliki ICW, pengelola TKBM pernah menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui adanya dana BOS dan BOP untuk murid mereka. Mereka mengetahui dana tersebut justru pada tahun 2009 atau tiga tahun sejak dana tersebut dialokasikan oleh pemerintah pusat dan daerah. Oleh karena itu, temuan BPK yang menyatakan bahwa catatan pengelola TKBM sebagai dasar penyaluran dana BOS sebesar Rp 4,2 miliar perlu diragukan.

"Jadi, temuan BPK sebesar Rp 500 juta seharusnya lebih besar lagi karena masih banyak dana yang belum digunakan untuk kepentingan murid-murid di TKBM," tutur Febri.

Diberitakan sebelumnya di Kompas.com, Jumat (26/11/2010), BPK Perwakilan Jakarta memperoleh temuan berupa indikasi dan potensi kerugian negara/daerah sedikitnya Rp 5,7 miliar dalam pengelolaan dana BOS, BOP, dan Block Grant RSBI di 6 SMPN Induk TKBM dan 1 sekolah RSBI di DKI Jakarta. Ketujuh sekolah itu adalah SMPN 30, SMPN 84, SMPN 95, SMPN 28, SMPN 190, SMPN 67, dan SDN 012 RSBI Rawamangun, Jakarta.