Serius, Pemetaan Sekolah itu Perlu!

JAKARTA, KOMPAS.com - Ujian nasional (UN) masih diperlukan untuk pemetaan kualitas sekolah sehingga pemerintah bisa melakukan intervensi untuk meningkatkan mutu sekolah yang kualitasnya masih rendah. Meski demikian, UN tidak tepat jika untuk menentukan kelulusan siswa.

Kelulusan siswa semestinya tetap memerhatikan aspek lain yang dijalani murid selama bersekolah. Sejumlah guru sekolah pendidikan holistik, yaitu sekolah yang memprioritaskan pengembangan potensi dan kreativitas anak, mengemukakan hal itu ketika dihubungi, Senin (29/11/2010).

Menurut mereka, pemaksaan mengikuti UN yang bersifat ”memveto” atau menjatuhkan aspek penilaian lainnya memaksa sekolah-sekolah yang mengembangkan pendidikan holistik mengubah strategi pengajarannya bagi siswa kelas terakhir.

”Drilling atau pendalaman materi latihan soal menjelang pelaksanaan UN tak bisa dihindari,” kata Farrah, Kepala Sekolah Karakter di Depok.

Menurut Farrah, dalam mengevaluasi siswa, para guru di sekolah ini yakin jika seorang anak lemah di bidang akademik, sebenarnya anak punya potensi lain yang bisa dikembangkan untuk kehidupannya kelak.

Rifa Ariani, Direktur Sekolah Global Mandiri Cibubur, mengatakan, kebijakan UN untuk kelulusan mengganggu sistem belajar yang diterapkan di sekolah. Sebab, soal-soal yang diujikan dalam UN menuntut siswa sekadar hafal. Padahal, sekolah telah mengembangkan pembelajaran yang mengajak siswa kritis dan mampu menganalisis.

Warnoto, Kepala SMAN 18 Jakarta, mengatakan, jika pemerintah mau mengevaluasi secara jujur pada setiap sekolah dan ahli pendidikan, sebenarnya banyak pihak tidak mau UN untuk kelulusan. Hal itu bukan berarti pihak sekolah akan lebih mudah meluluskan siswa.

”Ketika kelulusan siswa diserahkan kepada sekolah, tidak serta-merta sekolah mendongkrak kelulusan. Para pendidik juga punya tanggung jawab kepada masyarakat untuk menilai kelulusan secara obyektif dan bertanggung jawab,” ungkap Warnoto.

Pengamat pendidikan Mochtar Buchori mengatakan, pemikiran pendidikan tidak boleh jadi monopoli Kementerian Pendidikan Nasional. Pemerintah mesti memberdayakan semua komponen untuk mendongkrak peningkatan mutu pendidikan. (ELN)