Biar Adil, Revisilah UU Sisdiknas!

Kompas.com - 05/01/2011, 13:16 WIB
EditorLatief

JAKARTA, KOMPAS.com - Para pemerhati pendidikan berharap, pemerintah memiliki good will untuk menyikapi persoalan pendidikan terkait UU Sistem Pendidikan Nasional yang menjamin seluruh masyarakat berhak mendapatkan pendidikan tanpa adanya perbedaan antara negeri dan swasta. Pasal 55 Ayat (4) UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, yakni lembaga pendidikan berbasis masyarakat dapat memeroleh bantuan teknis, subsidi dana dan sumber daya lain secara adil dan merata dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah, harus segera diubah.

Demikian diungkapkan Koordinator Education Forum Suparman jelang diskusi "Mengkaji Gugatan UU Sisdiknas Pasal 55 Ayat 4" di Kolese Kanisius, Jakarta, Rabu (5/1/2011). Diskusi menghadirkan para ahli yang akan mengajukan judicial review terhadap UU Sisdiknas ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk ketiga kalinya, yaitu Prof Mochtar Buchori (pakar perencanaan pendidikan), Prof Martha Tilaar, Prof Fajrul Falaakh (pakar hukum tata negara), serta Prof Bambang Kaswanti Purwo (Guru Besar Linguistik Unika Atmajaya).

Suparman menambahkan, frasa "dapat" dalam Pasal 55 Ayat 4 tersebut telah menghilangkan atau setidak-tidaknya berpotensi menghilangkan kewajiban pemerintah yang sekaligus menjadi hak Pemohon dalam pembiayaan penyelenggaraan pendidikan dasar. Selain itu, frase "dapat" juga menghilangkan atau setidak-tidaknya berpotensi menghilangkan hak konstitusional untuk mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan hukum, jaminan untuk mendapatkan kepastian hukum dan hak untuk mendapatkan perlakuan yang tidak diskriminatif serta perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia.

"Kata 'dapat' di sini bisa bermakna bisa dilakukan atau bisa juga tidak. Ini bisa dijadikan dasar pemerintah lepas tanggung jawab soal perguruan-perguruan pendidikan swasta," tegasnya.

Ia mengatakan, menurut konsitusi, setiap warga negara berhak atas pendidikan tanpa membedakan swasta atau negeri. Untuk itu, penggunaan kata "dapat" sudah tidak tepat untuk dipakai, melainkan diganti dengan kata "wajib".

"Dengan judicial review ini kita ingin perguruan-perguruan swasta yang dikelola oleh masyarakat juga mendapatkan bantuan fasilitas pendidikan dan sumber daya laiknya perguruan negeri, tanpa pembedaan. Maka, harus diganti dengan kata 'wajib'," ujarnya. 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email



26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.