Aturan UN Dinilai Mendadak

YOGYAKARTA, KOMPAS - Kebijakan pendidikan perlu lebih terencana. Tiga tahun terakhir ini, ketentuan pelaksanaan ujian nasional berubah dan diinformasikan mendadak ke sekolah. Akibatnya, agenda pendidikan sekolah menjadi semakin sulit diterapkan.

Pengurus Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA/SMK Timbul Mulyono mengatakan, tiga tahun terakhir, perubahan pelaksanaan ujian nasional (UN) diinformasikan pada pertengahan tahun ajaran. Akibatnya, program kerja dan agenda pendidikan yang telah dirancang sekolah pada awal tahun ajaran kacau dan harus diubah untuk menyesuaikan.

”Kondisi ini membuat pelaksanaan program pendidikan tidak maksimal,” tuturnya di Yogyakarta.

Menurut Timbul, perubahan pendidikan seharusnya sudah dipastikan sejak awal tahun ajaran. ”Pendidikan merupakan proses yang tidak bisa diubah dengan mendadak,” ujarnya.

Cucu Saputra, Sekretaris Pengurus Asosiasi Kepala Sekolah Indonesia Daerah Jawa Barat, Jumat (7/1), mengatakan, kebijakan dadakan yang masih ditempuh pemerintah itu dapat menimbulkan ketidakpastian di kalangan sekolah untuk pengembangan kegiatan belajar-mengajar. Dalam beberapa tahun terakhir ini, misalnya, kebijakan UN selalu menimbulkan ketidakpastian.

”Dalam soal jadwal saja, sering kali tidak bisa dipastikan kapan pelaksanaannya. Tahun lalu, mendadak UN dimajukan. Tahun ini katanya akan ada perubahan lagi. Anehnya, kebijakan seperti itu sampai sekarang tidak bisa dipastikan pada awal tahun ajaran,” keluh Cucu.

Menurut Cucu, sebenarnya para guru merasa lega dengan kebijakan UN 2011 yang memberi porsi bagi guru untuk juga memberikan penilaian pada kelulusan siswa. Namun, kepastian secara formal belum juga diterima guru sampai saat ini sehingga menyebabkan kegamangan.

”Memang guru-guru dapat segera menyesuaikan dengan perubahan kebijakan baru. Namun tidak akan maksimal jika para guru tidak dibekali sosialisasi yang cukup dan diberi waktu untuk menyiapkan implementasinya,” kata Cucu.

Dipadatkan

Akibat informasi pelaksanaan UN 2011 yang belum jelas, agenda pendidikan di Daerah Istimewa Yogyakarta dipercepat dan dipadatkan. Proses belajar-mengajar harus diselesaikan akhir Februari karena pada Maret semua proses belajar-mengajar sudah harus dihentikan. Ujian sekolah yang semula direncanakan berlangsung pada awal April dipercepat menjadi awal Maret.

Hal ini menyusul kabar bahwa UN akan berlangsung mulai 18 April. Padahal, informasi sebelumnya menyebutkan UN akan berlangsung pada pertengahan Mei. ”Informasi terakhir pun belum pasti karena sampai sekarang kami belum menerima pemberitahuan resmi,” kata Timbul.

Kepala Bidang Perencanaan dan Restandardisasi Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DI Yogyakarta Baskara Aji berharap kebijakan UN bisa lebih pasti dan stabil. ”Kalau ada perubahan diinformasikan jauh-jauh hari,” ucapnya.

Untuk mengantisipasi belum adanya kepastian ketentuan pelaksanaan UN tahun ini, kata Baskara, pihaknya telah memberikan kisi-kisi sementara kepada sekolah-sekolah.

Selain itu, pihaknya telah menyiapkan simulasi penghitungan standar kelulusan yang menurut kabar tahun ini akan dihitung 60 persen UN dan 40 persen nilai sekolah. (IRE/ELN)