Upss.... Kemdiknas Bantah Temuan BPK!

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pendidikan Nasional membantah temuan Badan Pemeriksa Keuangan tentang kasus pengadaan tanah untuk kompleks Sekolah Indonesia di Kota Kinabalu dan Kantor Pusat Pemerintah Khusus Bidang Pendidikan di Kinabalu, Malaysia, senilai Rp 8,3 miliar. Hasil temuan BPK menyebutkan, tanah seluas 1,5 hektare itu berada dalam status agunan dan proses tindak lanjutnya tidak jelas.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan Nasional Bambang Indriyanto membantah hal itu dan menjelaskan perbedaan pengertian istilah agunan di Malaysia dan Indonesia. Ia mengatakan, kata-kata agunan yang dianggap sebagai temuan BPK itu menurut penjelasan pemerintah Sabah adalah upaya penjaminan penyelamatan aset dari pemerintah Sabah.

"Agar tidak salah pemilik, tanah itu dikuasai negara federal Sabah terlebih dahulu sambil menunggu klarifikasi. Proses ini istilahnya diagunkan. Jadi, bukan berarti diagunkan sebagai jaminan di bank," kata Bambang kepada wartawan, Senin (10/1/2011), di Jakarta.

Alasan pengagunan ini diduga Bambang karena tanah calon lokasi kompleks sekolah itu berada di wilayah yang dikelola oleh Kota Kinabalu Industrial Park (KKIP), BUMN milik negara bagian Sabah.

"Wilayah industri ini sangat luas dan bisa jadi pemiliknya banyak. Karena itu pemerintah Sabah yang memegang hak pengelolaannya. Proses ini lebih aman karena kita bisa menuntut jika ada kesalahan pada status tanah," kata Bambang, yang menjadi penanggungjawab proyek pembangunan kompleks sekolah itu.

Kini, status tanah itu tidak lagi berupa agunan tetapi sudah sampai pada tahap pembuatan sertifikat tanah. Proses ini sepenuhnya menjadi wewenang Konsulat Jenderal RI di Sabah. Jika proses sertifikasi sudah selesai, rencananya proses pembangunan kompleks sekolah itu akan dimulai pada Februari 2011 dan diperkirakan menelan dana mencapai Rp 6 miliar dan akan selesai pada 2013.

Selain akan menjadi satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan dasar dan menengah, kompleks itu juga akan berfungsi sebagai markas pendidikan Indonesia baik jalur formal maupun jalur non formal.