Jalan Tol, Jalan di Tempat!

Empat badan usaha milik negara, yakni PT Jasa Marga, Tbk., PT Pelindo, PT Angkasa Pura I, dan Bali Tourism Development Center (BTDC), akan berkongsi membangun Jalan Tol Serangan-Tanjung Benoa sepanjang 11,5 kilometer. Ini jalan tol pertama di Bali.

Jalan tol, yang konstruksinya di atas teluk itu, ditargetkan sudah beroperasi saat Konferensi Tingkat Tinggi Asia Pacific Economic Cooperation (KTT APEC) di Bali pada 2013.

Pembangunan jalan tol di Bali tak hanya untuk menyambut para petinggi negara-negara peserta APEC, tetapi juga karena Bali memang membutuhkannya. Lalu lintas di Bali sudah sangat padat dan mengkhawatirkan.

Perjalanan Denpasar-Jimbaran, misalnya, hanya difasilitasi jalan bypass Ngurah Rai. Saking padatnya, lalu lintas dari Nusa Dua ke Bandara Ngurah Rai, yang jaraknya sekitar 10 kilometer harus ditempuh satu jam. Tanpa jalan tol dan perbaikan infrastruktur transportasi lainnya, kemacetan total bukan mustahil akan mengancam Bali. Kenyamanan perjalanan wisata akan terganggu, yang berdampak pada minat wisatawan ke Bali.

Mungkinkan tol di Bali selesai 2013?

Proyek Tol Cikampek-Palimanan (116 kilometer) Jawa Barat saja hingga kini belum jelas kapan akan selesai. Investor tol Malaysia, PLUS Expressways Berhad, sudah tiga tahun menunggu kepastian.

PLUS masih kebingungan soal trase jalan tol itu. Apakah trase-nya harus berubah lagi, seiring penolakan warga Ciwaringin di Kabupaten Cirebon terhadap pembangunan jalan tol itu? Hingga kini PLUS belum mendapat informasi.

Manajemen PLUS, di bawah ”ancaman” para pemilik saham, tiap bulan harus mondar-mandir Jakarta-Kuala Lumpur untuk menuntaskan kelanjutan proyek jalan tol itu. Para pemegang saham ingin proyek itu jadi sumber pendapatan, bukan sumber pengeluaran.

Masalah utama proyek tol adalah pembebasan lahan. Kesulitan pembebasan lahan sudah lama diperbincangkan, tetapi tak juga kunjung diselesaikan. Janji pengesahan UU Pembebasan Lahan pada Desember 2010 juga hanya isapan jempol.

Minimnya porsi pemerintah dalam proyek tol menjadi kendala tersendiri. Pemerintah tak pernah tegas menjamin kelangsungan proyek tol. Apalagi setelah tol jadi, tak ada jaminan volume kendaraan yang lewat sesuai dengan ketentuan.

Kalau tender proyek jalan tol di Jawa saja, yang secara ekonomis menarik, sulit menarik investor, lalu bagaimana dengan proyek tol di luar Jawa yang trafiknya rendah?

Tanpa jaminan, investor akan lebih tertarik mendanai proyek pembangkit listrik. Meski pengembalian modal sektor listrik hanya 12 persen, dibanding tol sebesar 15-17 persen, kelangsungan proyeknya lebih terjamin. Duncan Wooldridge, Head of Asian Economics UBS (bank terbesar di Swiss) pada Desember 2010 menyatakan, investor lebih berminat menanamkan modal di pembangkit listrik karena ada jaminan.

Padahal, dari sisi kinerja perusahaan, 24 badan usaha tol telah lolos evaluasi Badan Pengatur Jalan Tol Kementerian Pekerjaan Umum. Perusahaan-perusahaan itu diyakini mampu melanjutkan proyek.

Jika tak juga ada jalan keluar bagi masalah pembebasan lahan, lalu bagaimana negeri ini akan menyelesaikan masalah infrastruktur transportasi. Sebab, di sisi lain, pemerintah juga tak bersikap tegas dalam soal transportasi kereta api. Menunda kenaikan tarif, tanpa menambah subsidi, sama artinya ”membunuh” perkeretaapian. Lalu dengan apa transportasi manusia dan barang akan dilakukan?

Apa sebenarnya yang ada di benak pemerintah soal pembangunan transportasi di negeri ini? (HARYO DAMARDONO)