Lagi, Beasiswa Siswa Miskin "Disunat"

MAMUJU, KOMPAS.com — Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Barat mengakui adanya laporan masyarakat mengenai pemotongan bantuan beasiswa yang diperuntukkan bagi siswa miskin di daerahnya. Sejumlah orangtua siswa telah datang ke kantor dinas tersebut untuk melaporkan bahwa anaknya tidak mendapatkan beasiswa miskin sesuai jumlah yang seharusnya karena dipotong pihak sekolahnya.

"Kami akui, memang ada sejumlah orangtua siswa yang melapor ke dinas pendidikan mengenai adanya pemotongan bantuan beasiswa siswa miskin yang dilakukan pihak sekolah," kata Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulbar Jamil Barambangi di Mamuju, Rabu (19/1/2011).

"Beasiswa yang seharusnya diterima sekitar Rp 760.000 per siswa berkurang dan hanya diterima Rp 200.000 sampai Rp 300.000," katanya.

Namun, ia mengatakan, kebenaran laporan orangtua tersebut patut ditelusuri. Jangan sampai, kata dia, tidak terjadi pemotongan, tetapi pihak sekolah hanya melakukan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan dari bantuan anggaran siswa tersebut.

"Bisa jadi, separuh anggaran bantuan siswa miskin itu tidak dipotong untuk kepentingan oknum kepala sekolah demi kepentingan pribadinya, tetapi pemotongan itu juga bisa jadi untuk efisiensi dan efektivitas," katanya.

Misalnya, lanjut Jamil, separuh bantuan siswa miskin itu digunakan untuk membeli pakaian seragam yang dibutuhkan siswa dalam proses belajar mengajar ataupun kebutuhan penting lain. Hal itu dimungkinkan terjadi bila pihak sekolah menginginkan agar bantuan siswa miskin bermanfaat bagi siswa dan tidak digunakan untuk membeli hal-hal yang tidak bermanfaat bagi siswa.

Ia membantah Dinas Pendidikan Sulbar dicurigai turut melakukan pemotongan bantuan siswa miskin di Sulbar untuk tingkat SMA/SMK yang besarnya sekitar Rp 3 miliar tersebut. Ia mengatakan, Dinas Pendidikan Sulbar tidak mengelola dana itu.

"Yang jelas tidak ada pemotongan di Dinas Pendidikan Sulbar untuk beasiswa miskin karena penyaluran bantuan siswa miskin itu disalurkan melalui kantor pos dan lansung kepada sekolah masing masing tanpa melalui Dinas Pendidikan Sulbar," katanya.