Pembangunan Hunian Terkendala

Padang, Kompas - Pembangunan hunian sementara bagi korban bencana tsunami di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, belum selesai. Kendalanya, antara lain, sulitnya akses transportasi, cuaca buruk, dan sulitnya koordinasi.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sumbar Harmensyah, Kamis (20/1), mengatakan, pemerintah meminta PMI untuk segera menyelesaikan 516 unit hunian sementara (huntara) di Pulau Pagai Selatan yang dijanjikan dibangun 25 Desember.

”Kami minta pernyataan kesanggupan dari PMI. Jika tidak bisa, akan diambil alih oleh pemerintah. Ini tidak bisa diulur- ulur karena masa tanggap darurat habis,” kata Harmensyah.

Menurut dia, masa tanggap darurat selesai 31 Desember, kini masa transisi sebelum fase rehabilitasi dan rekonstruksi.

Penjabat Humas PMI Sumbar, Eko Suhadi, sehari sebelumnya, menyatakan, sudah ada 23 unit huntara yang siap di Pulau Pagai Selatan. Adapun 325 unit huntara lain dalam tahap penyelesaian. ”Jalan sulit dan cuaca buruk beberapa hari terakhir ini,” kata Eko. Saat ini, pembangunan diambil alih oleh relawan PMI yang bekerja terus-menerus.

Relawan Yayasan Citra Mandiri Mentawai, Bambang Sagurung, yang baru tiba di Kota Padang dari Kepulauan Mentawai, mengatakan, ratusan pengungsi yang tersebar di Pulau Pagai Selatan kini membutuhkan pelayanan medis. Mereka terserang pelbagai penyakit karena buruknya sanitasi dan cuaca tidak menentu. Pengungsi kesulitan transportasi menuju puskesmas terdekat, sementara tenaga medis dan obat di lokasi pengungsian tidak ada.

Huntara lahar dingin

Untuk membangun huntara bagi korban banjir lahar dingin di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, tahun ini Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengalokasikan anggaran Rp 1,8 miliar. Dana itu untuk membangun 155 unit huntara dengan biaya Rp 17 juta per unit.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jateng Priyanto Djarot Nugroho, Kamis di Magelang, mengatakan, dana itu belum cukup. Permintaan huntara terus bertambah. Jumlahnya kini lebih dari 300 unit.

Pihaknya berupaya mengumpulkan dana dengan mengalihkan anggaran yang tidak digunakan untuk membangun huntara bagi korban erupsi Merapi, bagi pembangunan huntara korban banjir lahar dingin.

Priyanto mencontohkan, di Kabupaten Magelang, dari 111 unit huntara yang rencananya untuk korban erupsi Merapi, hanya sembilan unit yang disetujui warga dan dibangun.

Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jateng HM Tamzil mengatakan, pihaknya siap membangun setelah pemerintah daerah memberikan kepastian lokasi pembangunan huntara. (INK/EGI)