Program Pemulihan Dini Mentawai Dinilai Tidak Tepat
Padang, Kompas
Dalam Rencana Penggunaan Dana dan Kerangka Acuan Kerja dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumbar, anggaran Rp 13,9 miliar yang harus diselesaikan Januari-Februari 2011, akan digunakan untuk kegiatan yang tak sesuai kebutuhan warga.
Misalnya, pengadaan mesin pendingin (freezer) senilai Rp 100 juta, 30 unit kotak pendingin (cool box) senilai Rp 30 juta, serta rehabilitasi tempat usaha senilai Rp 250 juta yang termasuk dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) bidang kelautan senilai Rp 682,5 juta. Padahal, tempat usaha itu tidak ada sebelum bencana.
”Pemerintah seperti tidak mengerti apa yang hendak dikerjakan,” kata Penasihat Yayasan Citra Mandiri Mentawai, Rachmadi, Jumat (21/1) di Kota Padang. Bantuan bidang kelautan dari BPBD Sumbar sebesar Rp 748,5 juta dinilai Rachmadi mengada-ada, karena masyarakat Mentawai merupakan pengolah lahan dan memiliki ladang di permukiman lama.
Adapun anggaran program pemulihan dini di bidang perkebunan dalam KAK Rp 55,2 miliar. Anggaran itu meliputi pembukaan lahan seluas 8.155 hektar, penyediaan benih, pupuk, biaya perawatan, dan lainnya.
Namun, tidak disebutkan lokasi lahan perkebunan yang akan dibuka. ”Jika di tempat korban tsunami mengungsi, lahan bukan milik mereka,” ujar Rachmadi.
Anggaran di sektor sosial mendapat alokasi relatif kecil. Misalnya, pemulihan dini bidang kesehatan dalam KAK hanya Rp 1,02 miliar sekalipun pagu anggaran ditetapkan Rp 1,9 miliar.
Anggaran juga dialokasikan untuk pembangunan bidang pertanian, peternakan, koperasi, usaha kecil menengah, lintas sektor, sektor perumahan, serta bidang pendidikan. Selanjutnya ada proyek rehabilitasi dan rekonstruksi tahun 2011-2013 dengan anggaran Rp 1,1 triliun.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Harmensyah, mengatakan, penentuan mata anggaran tiap sektor dan bidang diputuskan bersama antara Pemprov Sumbar, Pemkab Kepulauan Mentawai, dan BPBD Sumbar.
Sementara itu, Pemerintah Kota Yogyakarta membentuk Badan Koordinasi Penanggulangan Bencana Daerah (BKPBD) untuk menangani berbagai bencana yang berpotensi membahayakan jiwa banyak warga. Badan ini akan mengoordinasikan semua institusi yang terkait.
Hal itu dikemukakan Asisten Pemerintahan Kota Yogyakarta, M Sarjono, di Yogyakarta, Jumat (21/1). Dalam dokumen BKPBD tercantum deskripsi detail tugas tiap instansi jika terjadi bencana.(INK/ENG)
Terkini Lainnya
Terpopuler
Now Trending
