Saling Tuding Buku SBY

Slawi, Kompas - Sejumlah pihak saling tuding soal beredarnya buku tentang sosok, pemikiran, dan kiprah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang terdapat di sejumlah SMP di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Masing-masing pihak tak mau disalahkan dan merasa paling benar.

Kepala Bidang Pendidikan Dasar, Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Tegal Waudin, Senin (24/1), mengatakan, spesifikasi buku-buku bantuan dana alokasi khusus (DAK) yang diserahkan kepada SMP-SMP di Kabupaten Tegal ditentukan oleh pemerintah pusat. ”Pengiriman buku juga langsung dilakukan oleh perusahaan pemenang lelang kepada sekolah,” ujarnya.

Menurut dia, Dikpora Kabupaten Tegal mendapat pemberitahuan dari pemerintah pusat bahwa akan ada bantuan buku dari DAK kepada sekolah-sekolah di wilayah itu. ”Pengiriman buku juga tidak melalui Dikpora Kabupaten Tegal, tetapi melalui rekanan pemenang lelang,” katanya.

Kepala Seksi Sarana Pendidikan pada Bidang Pendidikan Dasar Dikpora Kabupaten Tegal Cipto Dwi Setyo Purnomo menambahkan bahwa buku bantuan tersebut berasal dari alokasi DAK tahun 2010. Penyaluran buku berlangsung mulai tanggal 24 Desember 2010 dan saat ini semua sekolah penerima bantuan telah menerimanya.

Bukan konsumsi SMP

Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Tegal Dimyati menilai buku-buku tersebut bukan merupakan konsumsi siswa SMP.

Di Solo, pihak Penerbitan dan Percetakan Mediatama, Surakarta, menyatakan, pemilihan buku dilakukan oleh pemenang tender pengadaan buku berdasarkan spesifikasi dan rencana anggaran biaya yang ditetapkan dinas kota/kabupaten serta petunjuk teknis dari pemerintah pusat. ”Hal ini juga terjadi untuk buku seri SBY yang ditemukan di Kabupaten Tegal,” kata anggota staf pemasaran perusahaan Penerbitan dan Percetakan Mediatama, Wuri, di Solo.

Sementara di Jakarta, Wakil Menteri Pendidikan Nasional Fasli Jalal mengatakan, buku yang memuat tentang sosok, pemikiran, dan kiprah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang terdapat di sejumlah SMP di Tegal bukan merupakan buku wajib yang ditentukan Kementerian Pendidikan Nasional. Buku tersebut merupakan buku pengayaan yang isinya ditentukan oleh dinas pendidikan setempat.

”Kementerian Diknas hanya menentukan kategori, antara lain tentang motivasi, kepahlawanan, tokoh yang memberi inspirasi, keterampilan yang cocok dengan situasi setempat,” tutur Fasli, Senin kemarin, seusai diskusi buku Sehat & Bugar Berkat Gizi Seimbang di ruang pertemuan Kemendiknas, Jakarta. Buku itu diterbitkan bersama oleh Yayasan Institut Danone Indonesia dan Tabloid Nakita.

Dedi S Gumilar, anggota Komisi X DPR, menilai penyaluran buku-buku tersebut ke sejumlah SMP bermuatan politik. ”Itu buku subyektif. Tidak pas untuk siswa SMP dan tidak sehat dalam konteks pendidikan,” ujarnya.

(WIE/EKI/ELN/NMP/LUK)