Buku SBY dan Peliknya Persoalan Buku

JAKARTA, KOMPAS.com — Pembagian buku-buku tentang sosok, pemikiran, dan kiprah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menggunakan dana alokasi khusus pendidikan dinilai tidak mendahulukan prioritas utama pendidikan. Pembagian buku tersebut dinilai telah menyakiti hati orangtua murid yang selama ini merasakan bahwa persoalan buku masih merupakan persoalan pelik karena harus dibeli dengan uang.

Demikian ditegaskan Ade Irawan, Koordinator Divisi Monitoring Indonesia Corruption Watch (ICW) di Jakarta, Kamis (27/1/2011), menyikapi penggunaan dana alokasi khusus (DAK) buku SMP di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, untuk membagi-bagikan buku tentang SBY tersebut.

Ade mengatakan, uang dari DAK semestinya bertujuan untuk semakin meningkatkan kualitas pelaksanaan wajib belajar sembilan tahun.

"Ada dua hal yang harus diperhatikan. Pertama, ini jelas lebih pada persoalan politik. Kedua, potensi korupsinya. Dari sini sudah terlihat jelas bahwa pendidikan kita masih dijadikan alat kepentingan politik. Mau dibantah bagimanapun, acara bagi-bagi buku ini untuk kepentingan politik. Tinggal nanti, siapa yang harus tanggung jawab," kata Ade kepada Kompas.com.

Sebelumnya diberitakan, Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, menyatakan tidak akan menarik buku-buku tentang sosok, pemikiran, dan kiprah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dari sekolah. Hal itu karena buku-buku tentang SBY dinilai telah sesuai dengan spesifikasi pemerintah.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Tegal Edy Pramono mengatakan hal itu saat pertemuan dengan Dewan Pendidikan dan Komisi IV DPRD Kabupaten Tegal, Rabu (26/1/2011).

Menurut Edy, spesifikasi pengadaan buku DAK untuk SMP memang tidak menyebut judul buku. Buku-buku SBY bisa masuk ke sekolah karena telah lolos penilaian Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kementerian Pendidikan Nasional.