Buku SBY, Politik, dan Potensi Korupsi

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggaran pendidikan yang didapatkan dari dana alokasi khusus semestinya bertujuan untuk semakin meningkatkan kualitas pelaksanaan wajib belajar sembilan tahun, terutama buku-buku pelajaran. Terkait hal itu, pembagian buku-buku tentang Susilo Bambang Yudhoyono dinilai telah menyalahi aturan penggunaan DAK yang bukan prioritas untuk tujuan wajib belajar. 

Demikian ditegaskan Ade Irawan, Koordinator Divisi Monitoring Indonesia Corruption Watch, di Jakarta, Kamis (27/1/2011), siang. ICW bersama-sama Koalisi Pendidikan menyikapi dengan tegas penggunaan DAK buku SMP di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, untuk mendanai pembagian buku tentang sosok, pemikiran, dan kiprah Presiden SBY di sekolah-sekolah di Tegal tersebut.

Ade menambahkan, ada dua hal yang harus diperhatikan masyarakat dari pembagian buku-buku tentang SBY ini. Pertama, ICW menilai pembagian buku tersebut jelas lebih condong bermuatan politik. Kedua, ada potensi korupsi dari pengeluaran DAK tersebut.

"Dari sini sudah terlihat jelas bahwa pendidikan kita masih dijadikan alat kepentingan politik. Mau dibantah bagaimanapun, acara bagi-bagi buku ini untuk kepentingan politik. Tinggal nanti, siapa yang harus tanggung jawab," kata Ade kepada Kompas.com.

"Kementerian Pendidikan Nasional sudah merespons bahwa yang memutuskan buku ini bisa masuk adalah mereka. Nah, ukurannya apa bisa masuk, bagaimana cara menilainya, dan relevansinya apa dengan kebutuhan pelajaran siswa-siswi SMP sebagai sasaran pembagian buku," ujarnya.

Dari situ bisa diduga kuat, lanjut Ade, unsur politis sangat bermain. Jika itu terjadi dan bisa dibuktikan, bukan tak mungkin pendidikan semakin dikorbankan untuk kepentingan politik.

"Lha, sementara uang untuk program wajib belajar yang disediakan pemerintah saja kecil sehingga BOS (bantuan operasional sekolah) dan DAK dijadikan penunjang, kok ini malah bagi-bagi buku dengan gampangnya," kata Ade.

Ade menyayangkan, pembagian buku tersebut tidak disertai pemikiran yang panjang akan prioritas utama. Karena selama ini, lanjut dia, keluhan terbesar orangtua murid adalah soal buku yang masih harus dibeli dengan uang.

"Artinya, ada uang DAK kok malah tidak dipakai untuk menjawab masalah orangtua. Ini kan mubazir," ungkapnya.

Sebelumnya diberitakan, Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, menyatakan tidak akan menarik buku-buku tentang sosok, pemikiran, dan kiprah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dari sekolah. Hal itu karena buku-buku tentang SBY dinilai telah sesuai dengan spesifikasi pemerintah.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Tegal Edy Pramono mengatakan hal itu saat pertemuan dengan Dewan Pendidikan dan Komisi IV DPRD Kabupaten Tegal, Rabu (26/1/2011).

Menurut Edy, spesifikasi pengadaan buku DAK untuk SMP memang tidak menyebut judul buku. Buku-buku SBY bisa masuk ke sekolah karena telah lolos penilaian Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kementerian Pendidikan Nasional.