Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Usut Kasus Buku SBY

Kompas.com - 28/01/2011, 04:06 WIB

Jakarta, Kompas - Kasus pengadaan buku tentang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dari dana alokasi khusus di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, harus segera diusut. Selain itu, 10 seri buku mengenai Yudhoyono harus segera ditarik karena tidak bermanfaat apa pun bagi siswa.

   ”Pembagian buku semacam itu sekaligus membuktikan bahwa pendidikan masih saja direcoki oleh kekuasaan,” kata Koordinator Monitoring Pelayanan Publik Indonesia Corruption Watch (ICW) Ade Irawan, Kamis (27/1), dalam jumpa pers di Jakarta.

Menurut Ade, lebih baik kepada sekolah dibagikan buku yang lebih bermanfaat dan 10 seri buku tentang Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tersebut ditarik.

”Penarikan buku-buku tersebut seharusnya diperintahkan sendiri oleh presiden karena pembagian buku-buku mengenai dirinya di Tegal itu justru akan merusak citranya,” kata Ade.

Ade mempertanyakan alasan 10 seri buku mengenai SBY dibagikan dengan menggunakan dana alokasi khusus. Untuk itu, Ade meminta agar segera dilakukan pemeriksaan siapa yang melakukan pengadaan buku-buku tersebut.

Secara terpisah, Dewan Pendidikan Kabupaten Tegal meminta DPR atau pemerintah pusat membentuk tim independen untuk mengusut pengadaan dan distribusi buku-buku SBY tersebut.

”Buku-buku itu untuk konsumsi umum. Kurang tepat jika untuk siswa SMP apalagi menggunakan dana alokasi khusus,” kata Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Tegal Dimyati.

Ketua DPRD Kabupaten Tegal Rojikin mengatakan, kasus pengadaan buku SBY terjadi karena pengelolaan dana alokasi khusus tidak diserahkan kepada daerah. Dana dari pemerintah pusat ini sebenarnya merupakan salah satu bentuk ketidakikhlasan pemerintah pusat dalam memberikan otonomi kepada daerah.

Bantuan dana alokasi khusus juga tidak rasional karena semua penerima dipukul rata. Sebagai contoh, semua sekolah penerima dana alokasi khusus mendapatkan bantuan perpustakaan. Padahal, masih ada sekolah yang sangat membutuhkan ruang kelas atau toilet.

”Jangan sampai dana alokasi khusus hanya untuk mengejar target 20 persen APBN untuk pendidikan,” ujarnya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com