Dana Sertifikasi dan Kencangnya Pungli

BENGKULU, KOMPAS.com — Proses pecairan dana sertifikasi guru di Provinsi Bengkulu rawan terjadi pungutan liar. Pengawasannya masih perlu ditingkatkan.

"Ada oknum yang mengiming-imingi para guru, jika mau cepat dicairkan dana sertifikasinya mesti bayar sekian dan bergantung negosiasi," kata Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Bengkulu Sumardi, Sabtu (29/1/2011).

Sasaran para pelaku pungutan liar itu adalah para peserta sertifikasi pada tingkat kabupaten/kota. Pelaku biasanya tidak membedakan guru dengan jenjang pendidikan tamat SPG dengan sarjana.

Ia mencontohkan, saat dana sertifikasi 2010 dibayarkan pada 2011 atau dirapelkan, ada petugas memanfaatkan kondisi tersebut. Di sisi lain, peserta sertifikasi mendesak untuk minta dicairkan sehingga muncul tawar-menawar.

Perilaku oknum seharusnya segera ditindak tegas dan para guru tidak terjebak dengan iming-iming atau rayuan untuk memperlancar praktik pungli tersebut. Untuk itu, para guru peserta sertifikasi tidak terpengaruh tawaran semacam itu. Jika dibiasakan, pelaku pungli makin subur dalam dunia pendidikan.

"Saya akan membetuk tim khusus untuk memantau pelaku pungli gaji sertifikasi tersebut karena bila dibiarkan akan merugikan para guru," ujarnya.

Ia mengatakan, jika para guru sertifikasi tidak dibayar oleh bendahara tepat waktu, lebih baik para guru tersebut meninggalkan ruang kelas daripada memberi peluang kepada pelaku pungli. Soal sertifikasi, dana tunjangannya memang harus dibayar oleh negara, sementara proses penilaian untuk menjadi peserta sertifikasi diawasi ketat sehingga sulit terjadi negosiasi antara petugas dan calon peserta yang melibatkan dua lembaga pendidikan di Bengkulu, yaitu lembaga pengawas mutu pendidikan dan Univeritas Bengkulu.