Ribuan Guru di Kendal Terancam PHK

Kompas.com - 15/03/2011, 14:17 WIB
EditorGlori K. Wadrianto

KENDAL KOMPAS.com - Ribuan Guru Tidak Tetap (GTT) di Kendal, Jawa Tengah, terancam terkena Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK. Jumlah mereka sekitar 2.182 orang, terdiri dari 1.411 pengajar sekolah dasar dan 771 di sekolah menengah pertama.

Ancaman PHK ini terjadi apabila Peraturan menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 37 Tahun 2010 tentang Teknis Penggunaan Dana BOS tahun 2011 diberlakukan.

Dalam Permendiknas itu disebutkan, maksimum penggunaan dana untuk belanja pegawai bagi sekolah negeri sebesar 15 persen. Padahal, rata-rata belanja pegawai bagi sekolah mencapai 30 persen. 

Hal tersebut diakui Kepala SMPN 1 Limbangan Esti Setyorini, Selasa (15/3/2011). "Biasanya kami belanja pegawai mencapai 30 persen," katanya.

Esti menambahkan, di sekolahnya saat ini, jumlah GTT ada 10 sepuluh orang. Ia berharap, ada kebijakan lain sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Pasalnya pembatasan pemberian honor akan menyebabkan guru kehilangan pekerjaan. Sebab, sekolah selama ini mengandalkan BOS untuk memberikan gaji kepada para guru honorer tersebut.

Hal yang sama juga dikatakan oleh Syakban Kepala SMPN 2 Cepiring. Ia memang akan mengikuti aturan yang ada, namun ia mengaku berat untuk melaksanakannya. "Ada delapan GTT di sekolah yang saya pimpin," ujar Syakban.

Di tingkat Sekolah Dasar pun terjadi hal serupa. Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Singorojo Sri Yulianti,  kebingungan jika melaksanakan petunjuk teknis yang tertera dalam Permendiknas. "Bisa-bisa proses belajar dan mengajar akan terganggu, jika tidak boleh menggunakan dana Bos untuk menggaji GTT tersebut," lanjut Yuli.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Terkait dengan hal itu, anggota Komisi A DPRD Kendal, Kartiko Nursapto, mengharap apabila Permendiknas diberlakukan, maka pemerintah Kabupaten Kendal harus ikut mencari solusi terbaik.

"Banyaknya GTT di Kabupaten Kendal, menandakan lemahnya manajemen pemerintah daerah. Terutama sekali, saat pemerintahan Kendal dipegang oleh Siti Nurmarkesi," kata Kartiko.

Untuk itu, ia meminta kepada Bupati Kendal, Widya Kandi Susanti, supaya bisa memperbaiki manajemen pemerintah Kabupaten Kendal. 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.