Di Tegal, 978 Siswa SD Putus Sekolah

SLAWI, KOMPAS.com - Jumlah siswa sekolah dasar di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, yang putus sekolah atau tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan SMP mencapai sekitar 978 siswa. Masalah ekonomi dan kurangnya kesadaran mengenai pendidikan menjadi beberapa penyebab putus sekolah tersebut.

Berdasarkan data Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Tegal, Jumat (18/3/2011), jumlah siswa lulus SD pada 2010 sekitar 23.436 orang. Dari jumlah tersebut, jumlah siswa yang melanjutkan ke jenjang SMP sebanyak 24.4 36, terdiri siswa yang melanjutkan ke SMP sebanyak 17.474 orang, ke MTs sebanyak 5.183, dan ke pondok pesantren sebanyak 834 orang. Dengan demikian, sekitar 978 siswa, atau sekitar empat persen siswa tidak melanjutkan jenjang SMP.

Kepala Bidang Pendidikan Dasar, Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Tegal, Waudin mengatakan, meskipun masih mencapai sekitar 978 siswa, jumlah siswa SD yang tidak melanjutkan ke jenjang SMP terus menurun dari tahun ke tahun. Pada 2009, jumlah siswa SD yang tidak melanjutkan ke jenjang SMP sekitar 2.000 orang.

Menurut dia, masih adanya siswa yang tidak memenuhi wajib belajar (Wajar) pendidikan dasar sembilan tahun karena kurangnya kesadaran masyarakat mengenai arti penting pendidikan. Beberapa siswa juga tidak melanjutkan sekolah karena bekerja. Oleh karena itu, dinas pendidikan, pemuda, dan olahraga terus memberikan sosialisasi kepada masyarakat, bahwa pendidikan merupakan kebutuhan pokok.

"Sekolah juga harus menggratiskan biaya bagi siswa miskin agar tetap bisa melanjutkan pendidikan. Tidak boleh anak terhambat sekolah, karena faktor biaya," katanya.

Siswa yang terpaksa putus dari sekolah formal, lanjut dia, tetap didorong untuk melanjutkan pendidikan melalui Kejar Paket B. Pada 2011, Pemkab Tegal menargetkan siswa SD yang tidak melanjutkan ke SMP kurang dari 500 siswa.

Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Tegal, Dimyati, mengatakan, dari hasil pantauan dewan pendidikan kebanyakan siswa putus sekolah karena faktor ekonomi. Hal itu karena hingga saat ini masih ada pungutan pendidikan yang mengakibatkan biaya pendidikan mahal.

Pemerintah, lanjutnya, seharusnya konsisten dengan janji sekolah gratis, sehingga tidak ada lagi pungutan di sekolah. Akibat adanya slogan sekolah gratis, masyarakat cenderung apriori untuk membantu biaya pendidikan. Padahal, apabila tidak menarik iuran, sekolah masih kesulitan mengelola pendidikan.

"Pungutan seharusnya tebang pilih, kalau perlu anak yang mampu menyubsidi anak yang tidak mampu," ujarnya.

Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Tegal, Wakhidin, mengatakan, untuk mengatasi putus sekolah pemerintah sedang memetakan daerah-daerah yang memiliki angka putus sekolah paling banyak. Setelah diketahui daerah-daerah yang memiliki angka putus sekolah terbanyak itu, barulah dilakukan upaya pengentasan pada daerah-daerah tersebut, seperti halnya upaya pengentasan kemiskinan.