Revolusi Bukan untuk Jatuhkan Presiden

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah dan aparat keamanan diharapkan tidak perlu gerah dengan istilah revolusi atau gerakan mahasiswa dan elemen masyarakat. Gerakan-gerakan tersebut justru bertujuan untuk mengembalikan kedaulatan negara.

”Revolusi itu bukan untuk menjatuhkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Yang dimaksud dengan revolusi adalah upaya untuk mengembalikan kedaulatan negara dan bangsa,” kata Permadi, mantan anggota DPR dari Fraksi PDI-P, Senin (21/3/2011), saat ditemui di kampus Universitas Satya Negara Indonesia (USNI), Jakarta Selatan.

Kedaulatan, kata Permadi, menyitir Bung Karno, yaitu membangun Trisakti, kedaulatan politik, kedaulatan ekonomi, dan kedaulatan budaya. ”Spirit itu yang harus dibangun. Jika tidak, kita hanya menjadi kuli di negeri sendiri,” ujarnya.

Saat ini, menurut Permadi, ketiga unsur kedaulatan tersebut telah hilang. ”Secara politik, pemerintah tunduk di bawah kebijakan asing. Secara ekonomi, kita tunduk pada IMF (Dana Moneter Internasional). Elite pemerintahan tidak mampu membuat kebijakan yang independen,” tutur Permadi.

Di sisi budaya pun kondisinya tidak berbeda. Ia mencontohkan kasus klaim sejumlah warisan seni budaya nasional oleh pihak Malaysia yang tidak ditanggapi secara tegas oleh Pemerintah RI.

”Jadi Presiden dan para bawahannya tidak perlu paranoid dengan istilah revolusi, gerakan mahasiswa, atau aksi elemen masyarakat,” ungkapnya.

Aksi-aksi tersebut seharusnya ditanggapi positif karena bertujuan mengembalikan kedaulatan negara. Gerakan revolusioner, menurut Permadi, bertujuan mendorong Presiden dan para pembantunya membuat kebijakan sendiri tanpa didikte pihak luar.