Sekolah Rusak Masih Jadi Masalah Pelik

Kompas.com - 27/03/2011, 21:17 WIB
|
EditorGlori K. Wadrianto

JAKARTA, KOMPAS.com — Kondisi sarana dan prasarana pendidikan dasar di Indonesia hingga saat ini masih memprihatinkan. Sekolah rusak di jenjang SD dan SMP masih menjadi persoalan yang belum juga terpecahkan.

Padahal, pada masa kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla, perbaikan semua sekolah rusak ditargetkan selesai tahun 2008. Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, pemerintah bakal mengurangi proyek pembangunan yang lain dan meningkatkan pendapatan negara demi membereskan banyaknya siswa yang telantar belajar gara-gara ruang kelas yang ambruk.

Namun,dari paparan Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh, dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR, pekan lalu terungkap sekolah rusak masih jadi pekerjaan rumah pemerintah yang tak kunjung beres.

Sekitar 20,97 persen ruang kelas SD rusak, sementara di SMP sekitar 20,06 persen. Ruang kelas SD yang rusak berjumlah 895.761 unit dan yang rusak ada 187.855 ruang kelas. Di SMP ruang kelas yang rusak mencapai 39.554 dari total 192.029 ruang kelas.

Dana yang dibutuhkan untuk merehabilitasi ruang kelas yang rusak berkisar Rp 17,36 triliun. Namun, dana alokasi khusus (DAK) tahun ini hanya sekitar Rp 10 triliun. Alokasi DAK juga tak bisa digunakan untuk merehabilitasi ruang kelas.

Pemerintah daerah penerima DAK mesti juga memakainya untuk membangun perpustakaan serta pengadaan sarana peningkatan mutu. "Untuk daerah yang terkena bencana alam yang mengakibatkan banyak sekolah rusak, bisa saja DAK dipakai semua untuk merehabilitasi sekolah," kata Nuh.

Persoalan ruang kelas yang rusak di lapangan menimbulkan penderitaan bagi siswa dan guru. Meskipun pengajuan rehabilitasi kelas rusak sudah lama diajukan sekolah, realisasinya tidak mudah dengan alasan anggaran daerah dan pusat terbatas.

Ferdiansyah, anggota Komisi X DPR, mempertanyakan tanggung jawab pemerintah untuk menuntaskan hal-hal mendasar dalam pendidikan dasar, apalagi anggaran pendidikan nasional diklaim terus meningkat. "Sejauh mana konsistensi pemerintah mencapai target penuntasan wajib belajar 9 tahun? Persoalan mendasar seperti ruang kelas dan perpustakaan saja tidak tuntas. Bagaimana kita mau bicara soal mutu pendidikan dasar," kata Ferdiansyah.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.