Kemdiknas Tuding Adanya "Politik Lokal"

JAKARTA, KOMPAS.com — Penyaluran dana bantuan operasional sekolah (BOS) terus menjadi kontroversi. Apalagi, sampai hari ini masih banyak daerah yang belum menyalurkan dana BOS tersebut ke sekolah-sekolah.

Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan Nasional (Dirjen Dikdas Kemdiknas) Suyanto bahkan mensinyalir keterlambatan itu akibat adanya praktik politik lokal pada penyaluran dana BOS tersebut.

"Politik lokal dalam penyaluran dana BOS itu ada. Praktik politik lokal itu sangat merugikan program Diknas dari pusat ke daerah," ungkap Suyanto, yang mewakili Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh, memenuhi panggilan Ombudsman RI terkait laporan dari ICW dan Aliansi Orangtua Peduli Pendidikan Indonesia (APPI) terkait keterlambatan penyaluran dana BOS 2011, Selasa (29/3/2011) di Kantor Ombudsman RI.

Praktik politik lokal dalam penyaluran dana BOS terjadi setelah proses sosialisasi dilakukan Kemdiknas. Menurutnya, para kepala dinas pendidikan yang sudah diberikan pemahaman tentang mekanisme baru penyaluran dana BOS sesuai Permendiknas Nomor 37 Tahun 2010 diangkat menjadi tim sukses oleh pemerintah daerah.

"Ada pergantian-pergantian pejabat yang seharusnya berfungsi menyosialisasikan penyaluran dana BOS dan ini berpengaruh besar," ungkapnya.

Ditanya mengenai sanksi yang akan diberikan kepada para pelaku "politik lokal" tersebut, Suyanto mengaku masih memikirkan.

"Kalau soal sanksi, itu masih dipikirkan," ujar Suyanto singkat.