Kebutuhan Riil di Pedalaman Terabaikan

AGATS, KOMPAS.com - Praktik pendidikan di daerah pedalaman belum mampu menjawab kebutuhan riil anak didik. Sekolah perlu berpihak pada anak didik dengan menyiapkan mereka agar mampu memimpin dirinya sendiri tanpa perlu terasing dari beragam aspek kehidupannya.

Hal itu mengemuka dalam diskusi "Pendidikan Membangun Karakter Bangsa dan Berciri Khas Budaya" yang digelar Keuskupan Agats dan harian Kompas di Agats, Asmat, Papua, Rabu (30/3/2011) kemarin. Hadir sebagai narasumber yaitu Nasarius Sudaryono (Majelis Nasional Pendidikan Katolik), St Sularto (Wakil Pemimpin Umum Harian Kompas), dan Jan Berchmans Tethool (Ketua Yayasan Pendidikan Persekolahan Katolik Keuskupan Jayapura).

Nasarius menuturkan, persoalan pendidikan di Papua unik. Meski sekolah gratis, anak-anak tidak mau sekolah. Mereka tidak melihat pentingnya sekolah.

Di Asmat, misalnya, sebagian besar anak didik putus sekolah di SD. Berdasarkan data Dinas Pendidikan dan Pengajaran Asmat, dari 15.823 siswa SD, hanya 1.000 anak lulus dan meneruskan SMP. Pendidikan dasar bagi anak Asmat perlu diutamakan karena bekal hidup keseharian.

"Apakah isi dan proses pendidikan yang dialami mayoritas anak-anak Asmat sudah berpihak pada kebutuhan hidupnya?" katanya.

Praktik pendidikan sekolah selama ini, kata Nasarius, justru membunuh minat belajar anak. Untuk itu perlu dicari model pendidikan yang khas Asmat, berakar budaya Asmat. Pendidikan dasar harus diutamakan karena menjadi fondasi utama bagi jenjang pendidikan selanjutnya.

"Kalaupun anak- anak tidak bisa ke jenjang yang lebih tinggi, mereka dapat hal penting untuk hidup mereka agar dapat melanjutkan belajar mandiri," katanya.

Menurut St Sularto, keunggulan-keunggulan budaya masyarakat Asmat, seperti menghargai lingkungan, menjaga keseimbangan kehidupan antarwarga masyarakat, kemampuan mengukir, bisa menjadi basis pengembangan pendidikan dan pengembangan karakter.

Secara umum, menurut Tethool, kualitas pembangunan pendidikan di Papua merosot. Hal itu, antara lain, karena kebijakan dan sistem desentralisasi pendidikan yang belum optimal.

Kondisi geografis yang luas dan minimnya infrastruktur pendidikan juga menjadi soal. Program pembelajaran masih monokultural. Pengajarannya kaku.

"Kurikulum pendidikan tak melihat kondisi dan budaya lokal yang berbeda-beda," katanya. (RWN)