Tak Benahi Kualitas, Kita Kalah Bersaing

JAKARTA, KOMPAS.com - Empat tahun lagi, Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 akan efektif berlaku. Salah satu elemen dari Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) adalah liberalisasi mobilitas tenaga kerja (Free Flow of Skilled Workers). Dibandingkan dengan negara-negara ASEAN diluar Indochina, kualitas tenaga kerja Indonesia adalah yang paling rendah.

Survei yang dilakukan oleh APO (Asian Productivity Organization) pada tahun 2004 menunjukkan, dari setiap 1.000 tenaga kerja Indonesia hanya ada sekitar 4,3 persen yang terampil dibandingkan dengan Filipina 8,3 persen, Malaysia 32,6 persen dan Singapura 34,7 persen.

"Rendahnya kualitas tenaga kerja Indonesia disebabkan karena sistem diklat yang masih berorientasi pada pendekatan “supply driven," kata DR. James T. Riady, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Tenaga Kerja, Pendidikan dan Kesehatan dalam siaran persnya hari Kamis (31/3/11).

Menurut James, program diklat yang dikembangkan oleh lembaga diklat pemerintah dan swasta belum mengacu kepada kebutuhan pasar kerja. Akibatnya terjadi kesenjangan yang semakin lebar antara kualitas tenaga kerja yang dihasilkan oleh lembaga diklat dengan kualitas yang dibutuhkan oleh dunia usaha/industri. Kesenjangan ini telah menyebabkan meningkatnya jumlah pengangguran terbuka khususnya pengangguran terdidik usia muda.

"Tanpa adanya upaya terobosan dari para pemangku kepentingan khususnya pemerintah, pada era MEA yang mulai efektif tahun 2015 nanti, tenaga kerja Indonesia akan kalah bersaing dan semakin terpinggirkan," kata James Riady.

Pada pasar kerja dalam negeri, ancaman terbesar adalah serbuan tenaga kerja dari Indochina terutama untuk sektor perdagangan, perhubungan dan pariwisata. Sedangkan untuk pasar luar negeri, TKI kita yang sekarang sudah bekerja di negara-negara ASEAN lain seperti Malaysia dan Singapura nasibnya tidak akan semakin baik karena keahlian mereka tetap saja tidak diakui dan kurang dihargai karena ketiadaan perjanjian saling pengakuan (Mutual Recognition Arrangement/MRA).

Menurut James Riady, jika kondisi ini yang akan terjadi pada era MEA nanti, Indonesia akan menjadi negara yang paling dirugikan dengan MEA 2015 nanti. Untuk mencegah mimpi buruk tersebut menjadi kenyataan, maka diperlukan keberanian melakukan terobosan mengatasi masalah ketenagakerjaan yang membelenggu kita selama ini.

DR. James T. Riady selaku Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Tenaga Kerja, Pendidikan dan Kesehatan akan mengambil langkah terobosan pada tiga aspek yaitu perluasan kesempatan kerja, peningkatan kualitas tenaga kerja dan hubungan industrial yang kondusif.

Pada aspek Perluasan Kesempatan kerja, Kadin Indonesia akan proaktif membantu pemerintah memperluas kesempatan kerja luar negeri dengan kerja sama jalur Kadin (chamber to chamber). Setiap delegasi Kadin yang keluar negeri juga akan membawa misi penciptaan peluang kerja untuk TKI. Pada aspek Peningkatan Kualitas Kerja, Kadin Indonesia akan menerapkan secara konsisten pola pelatihan berbasis kompetensi melalui pembentukan Majelis Nasional Pengembangan Standar Kompetensi Industri (MNPSKI) dan pembentukan KADIN Training Centre (KTC).

Sedangkan pada aspek Penciptaan Hubungan Industrial yang kondusif, Kadin Indonesia bersama dengan Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia) berupaya akan memperjuangkan upaya untuk merevisi Peraturan Perundangan Ketenagakerjaan yang dinilai kurang kondusif termasuk revisi UU No.13/2003.

Rapimnas Kadin di Makassar. Kebijakan dan program Kadin Indonesia tersebut akan dicanangkan dalam Rapimnas KADIN Indonesia Tahun 2011 yang akan diselenggarakan pada tanggal 1-3 April di Makassar-Sulsel.

Ir. Sumarna F. Abdurahman M.Sc, Ketua Komite Tetap Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja, Kadin Bidang Tenaga Kerja, Pendidikan dan Kesehatan. menjelaskan, sebagai rangkaian dari acara Rapimnas, pada tanggal 1 April 2011 Bidang Tenaga Kerja, Pendidikan dan Kesehatan KADIN Indonesia akan menyelenggarakan Seminar Nasional dengan tema “Kesiapan Ketenagakerjaan dan Pendidikan Indonesia Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN Tahun 2015”.

Pada seminar yang rencana akan dihadiri oleh sekitar 200 orang peserta dari berbagai daerah ini akan tampil empat pembicara yang sudah tidak asing dalam dunia usaha dan pendidikan di Indonesia. Di bidang tenaga kerja akan hadir Sofyan Wanandi dan Dr. Ceppie Sumadilaga. Sofyan Wanandi, Ketua Umum Apindo akan mempaparkan konsepsi penciptaan hubungan industrial yang kondusif dan Dr. Ceppie Sumadilaga, Deputi Menteri PPN/Kepala Bappenas bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan dan UKM akan mempaparkan kebijakan pemerintah dalam peningkatan kualitas tenaga kerja.

Di bidang pendidikan, Prof. Dr. Ir. Suharyadi selaku Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) akan mempaparkan mengenai relevansi hubungan antara pendidikan dan kebutuhan tenaga kerja, sementara Prof. Dr. Ir. Harjanto Prabowo selaku Rektor Universitas Bina Nusantara (UBINUS) akan mempaparkan mengenai Peningkatan Kualitas dan Internasionalisasi Pendidikan.

Direktur Pengembangan Kesempatan Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) Budi Hartawan menyambut baik Seminar yang akan diadakan. "Peran Kadin dalam memperluas kesempatan kerja memiliki posisi yang sangat strategis karena secara langsung dapat memprediksi peluang-peluang perdagangan dan investasi dengan memanfaatkan jaringan yang tersedia yang relatif luas hingga ke daerah," jelas Budi Hartawan.

Dalam usulan pembentukan MNPSKI, Ketua BKSP Jawa Tengah Hertoto Basuki juga menyambut baik peran serta Kadin Indonesia. Ia melihat ide pembentukan Majelis Nasional Pengembangan Standar Kompetensi Industri (MNPSKI) adalah moment yang sangat tepat dan akan sangat bermanfaat bagi kelanjutan kerjasama antara Kadin dengan instansi/lembaga dalam persiapan kompetensi SDM. "Kami melihat dengan terwujudnya MNPSKI merupakan awal greget dunia usaha dan industri bersama dengan KADIN mendorong terbentuknya Lembaga Intermediasi antara dunia industri dan pendidikan, bersama dengan seluruh stakeholders yang nantinya menjadi dapur dari penguatan dan perkembangan kompetensi SDM Indonesia yang bermanfaat bagi semua pihak," kata Hertoto Basuki.  

Kepala BNP2TKI Moh. Jumhur Hidayat, juga menyambut gembira bila Kadin ingin ikut mempromosikan tenaga kerja terampil Indonesia yang kebetulan belum mendapat kesempatan kerja di tanah air untuk bekerja ke luar negeri. “Saya mengharapkan semua kegiatan kerjasama bisnis Kadin dengan mitranya di luar negeri agar dapat selalu memasukkan program penempatan tenaga terampil ini. Kita sebagai bangsa perlu membangun Indonesia Incorporation, yaitu Pemerintah, swasta dan Tenaga Kerja bersama-sama membuka hubungan ekonomi dengan bangsa-bangsa lain di dunia," kata Jumhur. Untuk ke depan Kadin Indonesia mempunyai misi untuk berperan aktif sebagai “prime mover” dalam berperan serta membangun Tenaga Kerja Indonesia yang produktif dan lebih kompetitif. (KSP)