Salah Kirim, Bukti Kinerja "Tipu-tipu"?

Kompas.com - 31/03/2011, 17:03 WIB
EditorLatief

JAKARTA, KOMPAS.com - Seorang guru mengaku sejak tiga tahun lalu telah disertifikasi dan secara otomatis tidak berhak atas tunjangan fungsional non-PNS. Namun, si guru bingung karena pada 2010 lalu saldonya tiba-tiba bertambah. 

"N", guru itu, mengaku tidak mempermasalahkan pengembalian dana tunjangan yang diterima sebesar Rp 2.508.000 dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta Pusat. Seperti juga guru lainnya, ia harus mengembalikan ke kas negara sebelum batas akhir pengembalian, Rabu (30/3/2011).

"Saya tidak masalah jika harus mengembalikan uang tersebut, karena saya tak ingin mengambil yang bukan hak saya. Sejak tiga tahun lalu saya sudah disertifikasi, otomatis tunjangan itu memang bukan hak saya," kata N saat ditemui Kompas.com di sekolahnya di kawasan Jl Gajah Mada, Jakarta Pusat, Kamis (31/3/2011).

Hanya saja, R sempat bingung ketika pada 2010 terjadi penambahan pada saldo di tabungannya. Tambahan saldo yang ia terima itu hampir setara dengan 20 persen uang yang seharusnya dia terima.

"Jika dalam satu tahun terakhir terjadi salah pembayaran tunjangan fungsional, bukan salah kita, tapi salah si pembayar," ungkap N.

Namun, lanjut N, dirinya terkejut ketika namanya masuk dalam daftar guru yang harus mengembalikan uang tersebut. Karena menurut dia, pada tahun sebelumnya sudah tidak mendapatkan tunjangan tersebut.

"Awalnya saya pikir itu dana impas, dana yang diberikan tanpa harus kita ajukan. Jika begitu, seharusnya mereka yang harusnya mengembalikan (mengurus), karena itu salah mereka," kata N.

N menilai, permintaan pengembalian itu terjadi ketika Dinas Pendidikan DKI Jakarta mengaudit dan ditemukan adanya kebocoran. Ia mengaku tidak ambil pusing soal besarnya dana yang harus dikembalikan. N hanya menyayangkan cara kerja institusi penyalur dana itu.

"Kesalahan ini mereka yang buat, cuci tangannya kok ke kita? Malah, pengawas kami menganjurkan untuk tidak mengembalikan dana tersebut karena itu kesalahan mereka," ungkap N.

Menurut N, sudah seharusnya dinas bekerja lebih profesional karena mendapatkan gaji yang lebih baik. Kondisi tersebut harus diimbangi dengan kinerja yang lebih baik juga. N khawatir, tuntutan pengembalian tunjangan ini hanya upaya menutupi praktik penggelapan dana. Karena menurutnya, kinerja mereka yang meningkat itu hanya kinerja tipu-tipu.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.