Ujian Nasional Gunakan Lima Paket Soal

Jakarta, Kompas - Untuk mengantisipasi kecurangan selama pelaksanaan ujian nasional di dalam ruang kelas, akan ada lima paket soal pada satu mata pelajaran yang dibagi secara acak berdasarkan nomor peserta ujian nasional.

Kelima paket soal itu dipastikan memiliki bobot dan tingkat kesulitan yang sama karena telah berkali-kali melalui uji coba di beberapa sampel sekolah dengan beragam kualitas.

”Lima paket soal ini agar murid tidak mudah mencontek di kelas karena kiri kanan soalnya beda-beda. Soal-soal itu sudah diujicobakan berkali-kali di sekolah yang bermutu kurang baik, baik, dan sangat baik,” kata Wakil Menteri Pendidikan Fasli Jalal di Jakarta, Rabu (6/4).

Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sulistiyo mengingatkan perlunya sistem yang jelas agar lima paket soal UN tidak tertukar yang justru akan merugikan peserta UN.

Fasli menilai kelima paket soal itu tidak perlu dirisaukan karena hasil UN juga bukan satu-satunya penentu kelulusan murid. Berbeda dengan tahun lalu, kali ini kelulusan murid ditentukan dari hasil UN, nilai rapor, dan ujian akhir sekolah.

”Perbandingannya 60-40 persen. Dari kombinasi itu kalau siswa melewati nilai 5,5 maka dinyatakan lulus ujian akhir,” kata Fasli.

Tak maksimal

Sulistiyo menilai pelaksanaan dan hasil UN tahun ini tidak akan maksimal karena penyaluran bantuan operasional sekolah (BOS) yang terlambat. Dana teknis UN, seperti pencetakan soal, menjadi beban pemerintah pusat. Namun, biaya operasional UN masih ditanggung sekolah, seperti pembinaan dan penyuluhan mengenai sistem UN baru ke setiap guru.

”Persiapan pasti akan terhambat. Apalagi di sekolah yang kondisi keuangannya minus,” kata Sulistiyo.

Pendalaman materi yang umumnya masih menggunakan tenaga guru honorer juga terbengkalai karena tidak ada dana untuk memberikan honor tambahan kepada mereka.

Secara umum program UN tidak sesuai rencana kerja sekolah. Sistem UN yang baru, kata Sulistiyo, belum dipahami sekolah karena pemerintah tidak pernah meminta masukan dari sekolah. ”Sekolah sering dibuat pusing karena perubahan yang mendadak tanpa sosialisasi dan kejelasan konsep,” ujarnya.

Ketua Komisi X DPR Mahyuddin menegaskan keputusan pelaksanaan UN sudah jelas dan final. Kini yang terpenting adalah pengawasan UN yang diperketat. ”Pengawasan harus dilakukan sejak awal hingga pengumuman nanti,” ujarnya. (LUK)