Pengawasan UN Ketat

Jakarta, Kompas - Ujian nasional SMA/SMK sederajat pada hari pertama, Senin (18/4), secara umum berlangsung lancar. Pengawasan juga berlangsung ketat sejak penyimpanan berkas soal, distribusi, hingga pengumpulan kembali soal dari para peserta UN.

Bahkan, sejumlah sekolah memasang kamera pengawas (CCTV) di ruang kelas untuk menjamin tidak ada kecurangan dalam penyelenggaraan UN. Di SMA Negeri 1 Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, misalnya kamera pengwas dipasang di sudut bagian atas ruangan sehingga aktivitas peserta dan pengawas UN bisa terpantau dari layar komputer yang terpasang di ruangan lain.

”CCTV sudah biasa dipasang untuk memantau kelas yang kosong maupun aktivitas siswa selama jam belajar,” kata Kepala SMA Negeri 1 Lamongan Wantoro Putro.

Di sejumlah daerah UN masih diwarnai kekurangan soal. Di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur (NTT), misalnya, UN diikuti 2.575 peserta, tetapi lembar jawaban yang tersedia hanya 1.075 lembar. ”Kekurangan sekitar 1.500 lembar jawaban soal sudah kami kirim menggunakan pesawat sehingga masalah sudah teratasi,” kata Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi NTT Tobias Uly.

Di Makassar terjadi keterlambatan distribusi soal karena perwakilan sekolah harus mengambil soal di Dinas Pendidikan Kota Makassar. Akibatnya, beberapa sekolah harus mengantre terlalu lama sehingga terlambat menggelar UN.

”Soal baru tiba di sekolah hampir pukul 08.00, padahal perwakilan sekolah sudah mengantre sejak pukul 06.00,” ujar ketua panitia UN SMALB suster Benedicta Bororing di Makassar.

Di Banyumas, seorang siswa SMK tidak bisa mengikuti UN karena dituding mencuri helm dan diminta pihak sekolah untuk mengundurkan diri.

Di Medan, enam siswa SMA yang sedang ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta, Medan, tidak bisa mengikuti UN. ”Padahal, Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta telah mempersiapkan para tahanan itu untuk bisa ikut ujian,” kata Kepala Humas Departemen Hukum Dan HAM Sumatera Utara P Siagian.

Menurut dia, para siswa yang jadi tahanan itu akan tetap diikutsertakan dalam UN susulan. ”Untuk itu, mereka tidak perlu khawatir karena haknya untuk ikut UN tetap ada,” kata Ketua Penyelenggara UN Provinsi Sumut Elias S Sitorus. Hal senada dikatakan Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan Hasan Basri asalkan siswa mau mengikuti UN.

Pengaduan