Dana UN Terlambat Cair

Jakarta, Kompas - Meskipun ujian nasional SMA/SMK sudah selesai, dana bantuan pemerintah untuk pelaksanaan ujian nasional di sejumlah sekolah di berbagai daerah belum juga cair. Selain itu, dana bantuan itu pun tidak pernah mencukupi kebutuhan riil penyelenggaraan UN di sekolah.

”Idealnya ada dana bantuan dari APBD. Namun, kami tidak terlalu berharap sehingga biaya penyelenggaraan UN kami anggarkan di sekolah,” kata Suardi, Kepala SMAN 1 Samarinda yang hadir dalam acara pelepasan pelajar Indonesia ke ajang kompetisi penelitian dunia di Jakarta, Kamis (21/4).

Wakil Kepala SMKN 15 Bandung Asep Tapip mengatakan, setiap tahun pencairan dana bantuan UN dari pemerintah tidak pernah tepat waktu. ”Padahal, sekolah mesti membayar uang transpor pengawas dan biaya lainnya. Sekolah harus menalangi dulu. Anehnya, kinerja pemerintah tiap tahun kok tidak ada perbaikan,” kata Asep Tapip.

Besarnya biaya UN berkisar Rp 5 juta tiap sekolah, tergantung jumlah siswa. Dana itu dipakai untuk membayar pengawas, panitia, alat-alat tulis kantor, dan sebagainya.

Menurut Apip, sebenarnya kebutuhan pelaksanaan UN bisa empat sampai lima kali lipat dari dana bantuan UN yang dikucurkan pemerintah. Karena itu, sekolah mesti mengantisipasinya dengan mencantumkan sejak awal tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah.

”Sekolah tinggal lapor ke komite sekolah untuk bisa memenuhi kebutuhan dana UN mulai dari persiapan, pemantapan, rapat, hingga pelaksanaan. Jadi, yang katanya pemerintah menanggung biaya UN itu cuma di atas kertas. Kenyataannya, sekolah yang membiayai,” kata Apip.

Berbeda dengan daerah lain, Sonny Sihite, Kepala SMKN 27 Jakarta, mengatakan dana bantuan UN dari pemerintah daerah dan pusat sudah diterima sekolah sebelum UN selesai. ”Dana tersebut cukup membantu sekolah untuk membiayai pelaksanaan UN. Dari daerah Rp 150.000 per siswa, sedangkan dari pusat Rp 14.000. Ada juga bantuan untuk uji kompetensi siswa SMK Rp 50.000 per siswa,” kata Sonny.

Iwan Hermawan, Sekretaris Jenderal Federasi Guru Independen Indonesia (FGII), mengatakan, biaya UN nyatanya tetap menjadi beban sekolah. Untuk memenuhi biaya tersebut, sekolah memintanya dari para siswa.

”Pemerintah maunya pelaksanaan UN baik dan sempurna, tetapi anggaran yang diberikan untuk sekolah minim dan tidak pernah tepat waktu,” ujar Iwan. Padahal, dalam ketentuan yang ada, anggaran pelaksanaan UN itu mesti dibiayai pemerintah. ”Tiap tahun masyarakat tetap dibebani cukup tinggi,” kata Iwan.

Secara terpisah, dari Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, dilaporkan, dari 40 siswa yang tidak mengikuti UN, hanya tiga orang yang akan ikut UN susulan. Sebanyak 37 siswa lainnya tidak akan mengikuti UN susulan karena sudah bekerja, menolak ikut, dan sulit dihubungi.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung Tri Marhaen Suhardono mengatakan, dari 13 siswa yang tidak mengikuti UN, hanya dua orang yang akan mengikuti UN susulan.

(ELN/EGI)