Evaluasi UN, Perbesar Peran Sekolah

JAKARTA, KOMPAS.com — Kebijakan pemerintah soal ujian nasional (UN) yang juga ikut menentukan kelulusan siswa dari sekolah mesti terus dievaluasi. Peran sekolah dalam menilai siswa bisa lulus atau tidak lulus dari sekolah haruslah mendapat porsi yang semakin besar.

Tuntutan untuk menguatkan peran guru dan sekolah dalam menentukan kelulusan siswa tersebut mengemuka dalam dialog interaktif dengan topik "Menelaah Ujian Nasional" yang dilaksanakan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Jakarta, Jumat (20/5/2011). Evaluasi kelulusan siswa tidak hanya ditekankan pada kemampuan kognitif, tetapi mestilah komprehensif mengukur penilaian kognitif, afektif, dan psikomotorik.

"UN jangan jadi proses evaluasi yang menimbulkan ketidakadilan. UN kemarin itu keputusan kompromi, jadi bisa ditinjau ulang lagi. Bisa saja UN berubah. Saya akan perjuangkan supaya porsi nilai sekolah lebih besar lagi, dibalik menjadi 60 persen," kata Reni Marlinawati, anggota Komisi X DPR.

Mulai tahun ini, penilaian kelulusan siswa merupakan penggabungan 60 persen nilai UN dan 40 persen nilai sekolah. Penghitungan nilai sekolah mengakomodasi nilai rapor dan nilai ujian sekolah.

Hardi S Hood, anggota DPD dari Kepulauan Riau, meminta pemerintah terbuka dan jujur dengan kenyataan di lapangan soal kondisi pendidikan yang tidak merata.

"UN sangat perlu dikaji ulang sepanjang pemerintah pusat dan daerah belum siap memenuhi layanan pendidikan yang baik di semua daerah, mulai dari sarana-prasarana belajar hingga guru," kata Hardi.

Slamet Nur Achmad Effendy, Ketua Umum Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah, menegaskan, wewenang meluluskan siswa harus diserahkan kembali kepada dewan guru di sekolah. Adapun pemerintah tetap bisa mengontrol kualitas lulusan dengan akreditasi dan sertifikasi pendidik di sekolah yang benar.

Edi Subkhan dari Koalisi Pendidikan mengatakan, pendidikan Indonesia akan meningkat kualitasnya secara substansial dengan memberikan fasilitas pendidikan yang memadai, guru berkualitas, manajemen sekolah yang baik, dan lain-lain.

"Bukan dengan menaikkan standar kelulusan via UN yang membuat praktik-praktik pragmatis berkembang di sekolah dengan adanya drilling dan try out supaya lulus UN," kata Edi.