Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pendidikan Serba Gratis di Kayong Utara

Kompas.com - 23/05/2011, 03:08 WIB

A Handoko

Menjadi kabupaten otonom baru dan termiskin di Kalimantan Barat pada 2007, Pemerintah Kabupaten Kayong Utara membuat keputusan berani dengan membebaskan seluruh biaya pendidikan hingga ke tingkat sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan.

Bahkan, siswa masih mendapat seragam gratis minimal dua stel setiap tahun ajaran baru.

Kabupaten Kayong Utara dimekarkan dari Kabupaten Ketapang pada tahun 2007 dan boleh dibilang sektor pendidikannya sangat parah. Kendati sudah bertahun-tahun program wajib belajar 12 tahun digulirkan, rata-rata lama sekolah anak-anak di Kayong Utara hanya lima tahun.

”Begitu dilantik menjadi kepala daerah pada tahun 2008, persoalan besar yang kami temukan adalah anak-anak usia sekolah antara enam tahun dan 18 tahun yang berjumlah 28.000 orang, 11.000 di antaranya tidak sekolah,” kata Bupati Kayong Utara Hildi Hamid, Sabtu (21/5).

Rendahnya masa anak bersekolah dan angka partisipasi kasar (APK) yang hanya 67 persen itu juga berdampak pada output pendidikan. Dari 80.000 masyarakat usia produktif, hanya enam persen di antaranya yang tingkat pendidikannya lulus SMA/SMK atau perguruan tinggi.

Kondisi pendidikan di Kayong Utara yang memprihatinkan itu disebabkan berbagai masalah, antara lain minimnya jumlah sekolah, kemiskinan, dan rendahnya motivasi pendidikan.

Dengan jumlah penduduk 90.239 pada tahun 2007, Kayong Utara hanya memiliki 81 sekolah dasar (SD), enam sekolah menengah pertama (SMP), dan empat sekolah menengah atas (SMA).

Kemiskinan bisa dilihat dari pendapatan per kapita penduduk Kayong Utara pada tahun 2007 yang hanya Rp 260.000. Rendahnya motivasi pendidikan terlihat dari rendahnya APK yang hanya 67 persen pada tahun 2007. Ini terjadi karena sebagian besar anak-anak usia sekolah terserap ke sektor usaha penangkapan ikan.

Dana bantuan operasional sekolah (BOS) ternyata tak bisa banyak menolong Kayong Utara keluar dari kubangan masalah pendidikan. ”Dana BOS lebih banyak terserap untuk memberi honor guru sehingga penyediaan ruang kelas baru hampir tak bisa tersentuh,” kata Hildi.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com