RAPBN 2012 Harus Peka Masalah Riil

Kompas.com - 25/05/2011, 13:43 WIB
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com — Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2012 harus disusun sedemikian rupa agar lebih peka terhadap permasalahan riil di masyarakat. Pertumbuhan ekonomi tercatat stagnan, padahal pada saat yang sama nominal APBN terus meningkat secara signifikan.

"APBN 2012 harus peka terhadap masalah riil. Asumsi pertumbuhan ekonomi dalam RAPBN 2012 sebesar 6,5-6,9 persen menunjukkan pertumbuhan yang stagnan, kinerja ekonomi belum berkembang, padahal APBN naik," ujar juru bicara Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Dolfhie OFP, di Jakarta, Rabu (25/5/2011).

Pernyataan ini diungkapkan dalam Sidang Paripurna DPR yang mengagendakan Pembacaan Pandangan Fraksi Terkait Pembahasan Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal dalam RAPBN 2012.

Menurut Dolfhie, salah satu hambatan perekonomian nasional adalah kondisi perekonomian global yang tidak juga pulih. Itu antara lain pertumbuhan ekonomi China yang belum normal, yakni yang biasanya 12-13 persen menjadi 8-9 persen. China juga dilanda inflasi tinggi dan gelembung di sektor properti. "Lalu krisis keuangan Eropa yang masih mengkhawatirkan. Ada masih banyak tekanan lain," katanya.

RAPBN 2012 harus mulai memikirkan kondisi pemerataan ekonomi yang tidak memihak orang miskin. Ini terjadi, antara lain, karena pertumbuhan sektor-sektor yang menjadi konsentrasi kemiskinan, yakni sektor pertanian, selalu lebih lambat di bawah pertumbuhan ekonomi.

"Sektor pertanian dan peternakan masih tumbuh di bawah 5 persen pada lima tahun terakhir, padahal pada periode yang sama, perekonomian tumbuh 6 persen. Hanya di bawah 5 persen, padahal pertumbuhan ekonomi rata-rata 6 persen. Ini membuat jurang antara yang kaya dan miskin makin lebar," tutur Dolfhie.



Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
Close Ads X