Pendidikan Kelautan Harus Diperkenalkan

Jakarta, Kompas - Pendidikan soal kelautan harus diperkenalkan kembali kepada para pelajar untuk meyakinkan bahwa Indonesia merupakan negara bahari. Selama ini pendidikan soal kelautan diabaikan dan lebih banyak menitikberatkan soal potensi daratan.

”Padahal sebagian wilayah Indonesia merupakan lautan. Indonesia pun pernah jaya di bidang lautan,” kata Yudi Latif, Direktur Eksekutif Reform Institute dalam sebuah diskusi bertema ”Pendidikan di Negara Kepulauan”, Senin (6/6) di Jakarta.

Diskusi itu diadakan dalam rangka memperingati Hari Kelautan Sedunia pada 8 Juni mendatang. Sejak awal diskusi dilaksanakan, para pembicara berharap topik-topik yang dibahas tidak berhenti pada tataran diskusi semata. ”Kami akan membawanya ke Presiden dan juga Dewan Perwakilan Rakyat,” kata Sekretaris Dewan Kelautan Indonesia Rizald Max Rompas.

Yudi melanjutkan, wawasan kebaharian bisa ditanamkan kepada anak-anak dengan memberikan pelajaran sejarah yang benar di bangku sekolah. Selama ini pendidikan sejarah yang diberikan lebih menitikberatkan pada kisah peperangan melawan penjajah pada masa kolonialisme sekaligus menghafal tanggal-tanggal peristiwa penting. Sejarah yang diceritakan pun terpusat di daratan dan hanya sedikit sekali yang menceritakan peristiwa sejarah di laut. ”Padahal jauh sebelum itu, laut sudah membentuk sejarah bangsa ini,” kata Yudi.

Penyesuaian visi

Rizald menambahkan, perlu adanya penyesuaian visi pendidikan nasional yang selama ini lebih berorientasi ke daratan. Visi pendidikan nasional perlu dibentuk sesuai karakter negara kepulauan yang sebagian besar masyarakatnya tinggal di pesisir dan pulau-pulau kecil.

Selain dari sejarahnya yang panjang, kebaharian Indonesia juga bisa dilihat dari sebaran pusat-pusat kekuasaan dan penduduk. Di Indonesia, ibu kota negara dan sebagian besar ibu kota provinsi berada di wilayah pantai. Sekitar 60 persen penduduknya juga tinggal di wilayah pesisir.

Menurut Rizald, melalui pendidikan berorientasi kelautan, diharapkan sumber daya manusia di pesisir mampu bersaing secara global.

Berdasarkan Konvensi Kedua Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut, luas wilayah perairan Indonesia mencapai 3,1 juta kilometer persegi ditambah dengan 2,7 juta kilometer persegi zona ekonomi eksklusif (ZEE).

Yudi menyoroti bagaimana transportasi laut dan jalur ekspor barang yang dikuasai kapal-kapal asing, penyelundupan kekayaan laut Indonesia ke luar negeri, pencurian ikan, dan lain-lain, yang sepertinya dibiarkan pemerintah. Menurut Yudi, perlu terobosan baru dalam menangani persoalan kelautan, yaitu dengan memberdayakan masyarakat pesisir dan masyarakat yang tinggal di pulau-pulau kecil. (IND)